32 Federasi Buruh Bahas Pidato Jokowi Sekaligus Langkah Selanjutnya

Kompas.com - 10/10/2020, 14:02 WIB
Puluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di titik pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANPuluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di titik pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kamis (8/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, sejumlah organisasi buruh akan menggelar rapat dalam menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal Undang-Undang Cipta Kerja.

Mereka akan menentukan langkah selanjutnya setelah Presiden Jokowi memberi sinyal tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Kita rapatkan dulu. Hari ini kita rapat," kata Said Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Fraksi PKS Layangkan Surat Ke Baleg, Minta Draf Final UU Cipta Kerja

Said Iqbal menyebut, rapat ini akan diikuti oleh 32 konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI.

Keputusan rapat akan diumumkan pada Senin (12/10/2020) mendatang.

"Senin kami konferensi pers, KSPI dan 32 konfederasi lainnya. Kami akan sampaikan langkah kedepan sekaligus evaluasi tiga hari mogok nasional," kata Said Iqbal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Buruh dari berbagai daerah sebelumnya melakukan mogok tiga hari dari 6-8 September untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Buruh menilai, banyak aturan dalam UU Cipta Kerja yang memangkas hak-hak pekerja. Selain buruh, aksi unjuk rasa juga diikuti oleh para mahasiswa.

Baca juga: Membandingkan Hoaks yang Dibantah Jokowi dengan Isi UU Cipta Kerja

Mereka menuntut Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja.
Namun dalam konferensi pers Jumat (9/10/2020) kemarin, Presiden Jokowi justru menegaskan UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memangkas berbagai aturan yang tumpang tindih.

Kepala Negara juga menilai aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja dilatari oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.

Presiden Jokowi meminta penolak UU itu untuk mengajukan uji materi ke MK. Ia sama sekali tak menyinggung soal perppu pencabutan UU Cipta Kerja yang dituntut buruh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X