Jokowi Sebut Upah Minimum Tetap Ada di UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut banyak disinformasi dan hoaks yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan masyarakat.

"Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi, hal ini tidak benar," kata Jokowi dalam dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020)

"Karena pada faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut UU Cipta Kerja Permudah Izin Usaha UMKM

Bagaimana faktanya?

Jik membandingkan UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ada sejumlah aturan yang berubah terkait upah minimum.

Salah satunya adalah dihapusnya pasal 89 ayat 1 huruf (b) yang mengatur upah minimum sektoral. Penghapusan ini tercantum dalam Bab IV Ketenagakerjaan poin 26.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai, dihapusnya upah minimum sektoral ini merupakan bentuk ketidakadilan.

Sebab, sektor bisnis dengan penghasilan yang besar bagi negara akan memberi upah ke pekerja mengacu upah minimum regional.

"Sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai upah minimumnya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara," kata Said Iqbal.

Lalu, ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak hilang, namun mengalami perubahan.

Baca juga: Jokowi Bantah UU Cipta Kerja Permudah PHK, Bagaimana Faktanya?

Dalam pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, disebutkan upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal itu dihapus dalam UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya ada pasal ada penambahan pasal 88 C yang berbunyi:

(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.