Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat K-popers Meramaikan Isu Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 07/10/2020, 13:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara-suara perlawanan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus bergema di dunia maya, termasuk di platform media sosial Twitter.

Dua hari setelah UU Cipta Kerja, suara-suara perlawanan masih muncul di linimasa Twitter.

Tidak hanya kelompok aktivis, buruh, dan mahasiswa, suara perlawanan juga disuarakan oleh akun-akun k-popers yang selama ini dianggap apatis terhadap isu-isu politik.

Baca juga: Total 14 Pedemo Diamankan Saat Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Banten

Ismail Fahmi, founder Drone Emprit yang juga analis sosial media mengakui bahwa k-popers merupakan salah satu kelompok yang paling lantang menolak UU Cipta Kerja di dunia maya.

"Kalau tanpa k-popers ya enggak ke mana-mana aksi ini. Karena apa, mahasiswa enggak turun ke jalan, mahasiswa lagi di rumah, mereka kan enggak bisa kumpul. Jadi yang menggerakan k-popers ini, tanpa mereka, sepi," kata Founder Drone Emprit Ismail Fahmi saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

Ismail mengatakan, besarnya keterlibatan k-popers dalam isu ini nampak dari banyaknya pengguna Twitter beravatar k-popers yang menjadi 'top influencer' terhadap beberapa narasi terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Dalam akun Twitter-nya, @ismailfahmi, Ismail menunjukkan tagar #MosiTidakPercaya sebagai ekspresi penolakan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh akun Twitter dengan avatar k-pop.

"Tagar ini beserta tagar2 lain terkait penolakan thd Omnibus Law yang menjadi trending topic dunia, digaungkan oleh akun-akun dengan ava Korea ini. K-Popers Strike Back!," tulis Ismail pada akun Twitternya, Rabu (6/10/2020) lalu.

Keterlibatan k-popers itu berlanjut ketika kutipan puisi Wiji Thukul diviralkan sebagai ekspresi perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.

"TOP AVATAR “WIJI THUKUL” /2. More ava K-Poper yang mengangkat puisi Wiji Thukul. Tampaknya puisi ini dimulai oleh aktivis mahasiswa, lalu diangkat dan diviralkan oleh K-popers sebagai ekspresi 'perlawanan mereka pada pengesahan UU Omnibus Law," tulis Ismail pada Rabu (7/10/2020).

K-popers peduli politik

Ismail mengatakan, keterlibatan k-popers dalam isu penolakan UU Cipta Kerja ini mematahkan anggapan bahwa kelompok tersebut apatis terhadap isu-isu sosial politik.

Baca juga: Ramai Aktivis hingga K-Popers Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Twitter

Menurut Ismail, akun-akun k-popers selama ini terkesan diam atas isu-isu politik karena tidak ingin adanya bias politik yang menyebabkan pro dan kontra.

Namun, ketika ada isu yang mengancam demokrasi dan menyinggung isu kemanusiaan, kata Ismail, para k-popers akan segera bergerak meramaikan isu tersebut di dunia maya.

"Tapi kadang-kadang ketika ada masalah demokrasi, masalah kemanusiaan, di mana pun, mereka turun. Dan itu sudah dikasih contoh oleh idola mereka, mereka kan lihat idolanya, yang paling kentara pas kemarin itu Black Lives Matter, mereka turun," kata Ismail.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com