Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat K-popers Meramaikan Isu Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 07/10/2020, 13:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara-suara perlawanan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus bergema di dunia maya, termasuk di platform media sosial Twitter.

Dua hari setelah UU Cipta Kerja, suara-suara perlawanan masih muncul di linimasa Twitter.

Tidak hanya kelompok aktivis, buruh, dan mahasiswa, suara perlawanan juga disuarakan oleh akun-akun k-popers yang selama ini dianggap apatis terhadap isu-isu politik.

Baca juga: Total 14 Pedemo Diamankan Saat Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Banten

Ismail Fahmi, founder Drone Emprit yang juga analis sosial media mengakui bahwa k-popers merupakan salah satu kelompok yang paling lantang menolak UU Cipta Kerja di dunia maya.

"Kalau tanpa k-popers ya enggak ke mana-mana aksi ini. Karena apa, mahasiswa enggak turun ke jalan, mahasiswa lagi di rumah, mereka kan enggak bisa kumpul. Jadi yang menggerakan k-popers ini, tanpa mereka, sepi," kata Founder Drone Emprit Ismail Fahmi saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

Ismail mengatakan, besarnya keterlibatan k-popers dalam isu ini nampak dari banyaknya pengguna Twitter beravatar k-popers yang menjadi 'top influencer' terhadap beberapa narasi terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Dalam akun Twitter-nya, @ismailfahmi, Ismail menunjukkan tagar #MosiTidakPercaya sebagai ekspresi penolakan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh akun Twitter dengan avatar k-pop.

"Tagar ini beserta tagar2 lain terkait penolakan thd Omnibus Law yang menjadi trending topic dunia, digaungkan oleh akun-akun dengan ava Korea ini. K-Popers Strike Back!," tulis Ismail pada akun Twitternya, Rabu (6/10/2020) lalu.

Keterlibatan k-popers itu berlanjut ketika kutipan puisi Wiji Thukul diviralkan sebagai ekspresi perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.

"TOP AVATAR “WIJI THUKUL” /2. More ava K-Poper yang mengangkat puisi Wiji Thukul. Tampaknya puisi ini dimulai oleh aktivis mahasiswa, lalu diangkat dan diviralkan oleh K-popers sebagai ekspresi 'perlawanan mereka pada pengesahan UU Omnibus Law," tulis Ismail pada Rabu (7/10/2020).

K-popers peduli politik

Ismail mengatakan, keterlibatan k-popers dalam isu penolakan UU Cipta Kerja ini mematahkan anggapan bahwa kelompok tersebut apatis terhadap isu-isu sosial politik.

Baca juga: Ramai Aktivis hingga K-Popers Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Twitter

Menurut Ismail, akun-akun k-popers selama ini terkesan diam atas isu-isu politik karena tidak ingin adanya bias politik yang menyebabkan pro dan kontra.

Namun, ketika ada isu yang mengancam demokrasi dan menyinggung isu kemanusiaan, kata Ismail, para k-popers akan segera bergerak meramaikan isu tersebut di dunia maya.

"Tapi kadang-kadang ketika ada masalah demokrasi, masalah kemanusiaan, di mana pun, mereka turun. Dan itu sudah dikasih contoh oleh idola mereka, mereka kan lihat idolanya, yang paling kentara pas kemarin itu Black Lives Matter, mereka turun," kata Ismail.

Ismail mengatakan, keterlibatan k-popers dalam isu UU Cipta Kerja di Twitter memang baru dimulai setelah UU tersebut disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).

Namun, Ismail menyebut, k-popers memiliki kemampuan untuk mengangkat sejumlah tagar atau isu agar menjadi trending topic dengan mudah.

Caranya, mereka menyepakati tagar-tagar tertentu atau kutipan puisi Wiji Thukul di atas untuk diangkat menjadi trending topic.

"Mereka sudah tahu, itu mereka copas-copas terus dan karena jumlahnya sangat besar, sangat masif, akhirnya trending. Pada akhirnya pada 2 hari lalu hari Senin, masif itu, jauh mengalahkan hari-hari sebelumnya," kata Ismail.

Militansi k-popers dalam menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja itu, kata Ismail, juga terlihat dari tidak adanya tagar terkait k-pop yang diangkat oleh para k-popers.

"Mereka diam, itu hastag-nya enggak ngangkat sama sekali, mereka kembali untuk masalah di Indonesia," kata Ismail.

Ia juga mengatakan, gerakan k-popers di dunia maya tersebut merupakan gerakan yang natural, tanpa ada indikasi penggunaan bot.

Baca juga: Polisi Duga Kelompok Anarko Susupi Demo Tolak UU Cipta Kerja di Banten hingga Ricuh

Hal itu terlihat dari peta social network analysis yang menunjukkan pola interaksi menyebar selayaknya neuron, tidak terpusat ke satu atau dua titik.

"Ini natural banget, kayak neuron, saling sambung ke mana-mana, ini yang enggak bisa direplikasi oleh robot kecuali punya 50.000 akun robot yang diprogam untuk itu," ujar dia.

Dengan temuan tersebut, Fahmi mengatakan k-popers memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu UU Cipta Kerja, setidaknya di ranah Twitter.

"Apalagi di zaman kita enggak bisa turun ke jalan, yang bisa turun ke bawah itu kan buruh, yang berani, nekat, mahawiswa enggak, k-popers ini yang ambil peranan," kata Ismail.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com