Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

Sejumlah pihak mengkritik maraknya pemotongan hukuman para terpidana oleh MA di tingkat peninjauan kembali.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, maraknya pemotongan hukuman tersebut menunjukkan belum adanya kesamaan visi antara penegak hukum.

"Bagi KPK ini cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa," kata Ali.

Sementara, peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai hal itu telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat.

"Putusan demi putusan PK yang dijatuhkan Mahkamah Agung, di antaranya Anas Urbaningrum, sudah terang benderang telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi," kata Kurnia.

Baca juga: Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Terbaru, MA mengambulkan PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mengurangi hukumannya dari 14 tahun penjara pada tingkat kasasi menjadi 8 tahun penjara.

Putusan PK Anas tersebut memperpanjang daftar terpidana korupsi yang hukumannya dipotong oleh MA.

KPK sebelumnya mencatat sedikitnya ada 20 orang terpidana korupsi yang mendapat pemotongan hukuman setelah PK yang mereka ajukan dikabulkan MA.