PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, kader partainya akan mematuhi protokol kesehatan dalam semua tahapan Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Hasto selepas membuka rapat koordinasi DPP PDI-P Bidang Kehormatan Partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9/2020).

"Kami berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut. Bagi PDI-P, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib," kata Hasto.

Baca juga: Rekomendasi PDI-P Dikembalikan, Hasto: Mulyadi Tak Kokoh sebagai Pemimpin

Hasto mengatakan, PDI-P membentuk Tim Penegak Disiplin.

Tim tersebut berhak memberi sanksi tegas bagi kader atau calon kepada daerah PDI-P yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan pilkada.

Hasto mengatakan, tim penegak disiplin PDI-P fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan, sehingga diharapkan akan banyak cakada, tim sukses maupun kader yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan corona.

Kendati demikian, Hasto mengatakan, tugas utama Tim Penegak Disiplin dari PDI-P ialah mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di sepanjang tahapan pilkada.

Bentuk pelanggaran itu seperti adanya peserta kampanye yang tak mengenakan masker dan berkerumun.

"Jadi kekuatan utama tim penegak disiplin justru terletak pada sosialisasi, dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal," ujar Hasto.

Ia mengatakan, jika ada yang melanggar, tim akan memotret sebagai tanda bukti lalu mengeluarkan surat peringatan.

Baca juga: Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Menurut dia, tim tersebut juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong.

Dengan begitu, kantor-kantor PDI-P di daerah akan menjadi pusat produksi masker.

"Jika ada yang melanggar maka tim akan memfoto sebagai tanda bukti lalu mengeluarkan surat peringatan 1,2, dan 3. Yang mendapat sanksi berat adalah jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung," kata Hasto.

"Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDI-P memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye, bahkan penugasan di partai," kata dia.