KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengaku, pihaknya sudah semaksimal mungkin mengatur protokol kesehatan Pilkada melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Namun demikian, aturan yang dibuat KPU tetap disesuaikan dengan bunyi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 yang sebenarnya tak mengatur soal protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

KPU, kata Raka, tak bisa membuat ketentuan PKPU yang melebihi aturan dalam UU Pilkada.

"Tentu kami sudah semaksimal mungkin menuangkan apa yang menjadi kewenangan KPU di dalam Peraturan KPU. Lebih dari itu saya kira akan sulit karena undang-undangnya kan juga masih sama UU 10 Tahun 2016," kata Raka saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2020).

Baca juga: KPU Klaim PKPU 13/2020 Cukup Tegas Atur Protokol Kesehatan pada Pilkada

Raka mengatakan, KPU sempat memasukkan ketentuan pidana dalam draf PKPU 13/2020.

Namun, ketentuan dalam draf tersebut kemudian dievaluasi kembali. KPU mempertimbangkan bahwa jika PKPU memuat unsur pidana, maka akan melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan pidana tersebut pun batal dimasukkan hingga akhirnya PKPU diterbitkan.

"Jadi itu sudah ada aturannya. Jangan sampai kita selalu berpikir sanksi lalu kemudian kita sendiri melanggar UU itu sendiri. Kan tentu bukan preseden yang baik," ujar Raka.

Menurut Raka, PKPU 13/2020 sudah cukup tegas mengatur protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Pilkada.

Jika seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada mematuhi aturan ini, ia yakin Pilkada tak akan menciptakan kerumunan massa atau menjadi penyebaran Covid-19.