Pengamat: Masyarakat Tetap Waswas meski Pilkada Digelar dengan Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, masyarakat tetap merasa waswas meskipun pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 digelar dengan protokol kesehatan.

Apalagi, kata dia, beberapa daerah yang akan menggelar pilkada ada yang masih berstatus zona merah bahkan hitam.

"Meskipun ada pernyataan terbuka dari pihak penyelenggara dan pemerintah bahwa pilkada yang akan menggunakan protokol kesehatan dan sesuai berbagai syarat Kementerian Kesehatan, tetap saja kita waswas," ujar Siti Zuhro, Kamis (25/9/2020).

Baca juga: Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Ia mengatakan, kecemasan publik tersebut karena melihat fakta bahwa kasus Covid-19 kian meningkat dari ke hari.

Bahkan, kata dia, saat ini Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat karena peningkatan kasus Covid-19.

"Karena musuh kita adalah virus yang tidak tampak, kita ceroboh dengan ketidaktampakan itu. Ini yang membuat waswas," kata dia.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 4.823, Kini Ada 266.845 Kasus Covid-19 di Indonesia

Oleh karena itu, berbagai pihak pun mendesak agar pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang untuk ditunda.

Terlebih, ia juga melihat adanya keresahan di masyarakat setelah meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Diketahui, data pemerintah pada Jumat (25/9/2020) menunjukkan rekor tertinggi penambahan kasus Covid-19 dalam sehari, yakni 4.823 kasus. Dengan demikian total kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia sampai saat ini mencapai 266.845.