Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Kompas.com - 25/09/2020, 16:47 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 merupakan momentum dalam melawan Covid-19 secara total.

Menurutnya, apabila tidak ada kerumunan dalam setiap tahapan, Pilkada tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19. Sehingga tetap aman digelar.

"Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran Covid-19," kata Tito, dikutip dari siaran pers Kemendagri, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: KPU Klaim PKPU 13/2020 Cukup Tegas Atur Protokol Kesehatan pada Pilkada

Oleh karena itu, ia pun meminta aparat keamanan untuk mengawasi kemungkinan adanya hal tersebut sebagai upaya pencegahan.

Kepada para pasangan calon, Tito juga mendorong untuk menyosialisasikan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

Keterlibatan semua pihak pun diperlukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember tidak menjadi klaster penularan Covid-19.

Di sisi lain, kata Tito, penyelenggaraan Pilkada 2020 juga dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

"Pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar dia.

Berdasarkan data Kemendagri, dari total anggaran Rp 15 triliun beberapa sudah terserap banyak oleh pihak-pihak terkait pilkada.

Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bisa Jadi Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hampir menyerap 99 persen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah hampir 98 persen, serta aparat keamanan sebesar 61,90 persen.

"Sebagian besar, 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi," kata Tito.

"Sebanyak 20 persen untuk alat pilkada, 20 persennya untuk melindungi dari Covid-19 bagi para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun para pemilih di TPS. Jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X