Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Kompas.com - 24/09/2020, 09:58 WIB
Ilustrasi kampanye pilkada di Maluku. KOMPAS/A PONCO ANGGOROIlustrasi kampanye pilkada di Maluku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melarang adanya iring-iringan massa saat pengundian nomor urut peserta Pilkada digelar Kamis (24/9/2020) hari ini.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU ( PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

Kompas.com menerima salinan dokumen PKPU 13/2020 dari Pelaksana Harian Ketua KPU Ilham Saputra pada Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pasal 88B Ayat (1) PKPU itu berbunyi, "Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon".

Pihak yang membawa iring-iringan akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota.

Namun, apabila peringatan tersebut tak diindahkan, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

Sebagaimana bunyi Pasal 88B Ayat (4), sanksi administrasi dijatuhkan dalam bentuk penundaan pengundian nomor urut paslon.

Penundaan dilakukan hingga paslon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Penundaan ini dilakukan maksimal selama satu hari setelah jadwal pengundian nomor urut.

Baca juga: Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Adapun, sesuai bunyi Pasal 55 PKPU 13/2020, pengundian nomor urut paslon yang digelar KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melalui rapat pleno terbuka hanya dapat dihadiri pihak terbatas.

Mereka yang boleh hadir yakni pasangan calon, dua orang perwakilan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota, satu orang penghubung pasangan calon, dan tujuh atau lima anggota KPU provinsi atau lima anggota KPU kabupaten/kota.

Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut pun diwajibkan menerapkan protokol Covid-19.

Baca juga: Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X