Kompas.com - 24/09/2020, 08:28 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan tetap menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dengan salah satu alasannya keselamatan jiwa masyarakat.

Anggota DPD RI Eni Sumarni mengatakan, pihaknya konsisten sejak jauh-jauh hari meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Kami pahami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan perintah undang-undang (UU), tapi kami DPD RI yang diminta pertimbangan, memohon untuk ditunda karena ini lebih kepada keselamatan jiwa manusia," ujar Eni dalam diskusi bertajuk 'Pilkada: Ditunda atau Lanjut?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas secara daring, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi

Menurut Eni, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sebaiknya ditunda karena masih banyak solusi yang bisa dilakukan walau kepala daerah bersangkutan sudah habis masa jabatannya.

Belum adanya vaksin yang dapat menghalau virus corona penyebab Covid-19 serta tren Covid-19 yang semakin meningkat, menjadi alasan mengapa pilkada 2020 harus ditunda.

"Status Covid-19 sebagai bencana nasional dan nonalam sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 belum dicabut. Bahkan sudah ada solusi apabila pandemi ini belum mereda untuk lakukan beberapa alternatif," kata dia.

Eni mengatakan, kedisiplinan masyarakat yang masih rendah dalam menerapkan protokol kesehatan juga harus dipertimbangkan.

Baca juga: Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini yang mencapai 4.000 kasus per hari.

"Tingkat disiplinnya masyarakat sangat lemah apalagi kalau ke daerah. Kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut bahwa sikap masyarakat masih mengkhawatirkan. Aturan tetap aturan, tapi implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan walaupun dengan denda sekalipun," kata dia.

Pihaknya juga menilai, pelaksanaan pilkada serentak akan memecah konsentrasi daerah dalam mengatasi Covid-19.

Apalagi beberapa daerah anggarannya terfokus pada Covid-19 harus terbagi karena adanya pilkada.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X