Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Kompas.com - 24/09/2020, 08:28 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan tetap menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dengan salah satu alasannya keselamatan jiwa masyarakat.

Anggota DPD RI Eni Sumarni mengatakan, pihaknya konsisten sejak jauh-jauh hari meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Kami pahami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan perintah undang-undang (UU), tapi kami DPD RI yang diminta pertimbangan, memohon untuk ditunda karena ini lebih kepada keselamatan jiwa manusia," ujar Eni dalam diskusi bertajuk 'Pilkada: Ditunda atau Lanjut?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas secara daring, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi

Menurut Eni, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sebaiknya ditunda karena masih banyak solusi yang bisa dilakukan walau kepala daerah bersangkutan sudah habis masa jabatannya.

Belum adanya vaksin yang dapat menghalau virus corona penyebab Covid-19 serta tren Covid-19 yang semakin meningkat, menjadi alasan mengapa pilkada 2020 harus ditunda.

"Status Covid-19 sebagai bencana nasional dan nonalam sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 belum dicabut. Bahkan sudah ada solusi apabila pandemi ini belum mereda untuk lakukan beberapa alternatif," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Eni mengatakan, kedisiplinan masyarakat yang masih rendah dalam menerapkan protokol kesehatan juga harus dipertimbangkan.

Baca juga: Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini yang mencapai 4.000 kasus per hari.

"Tingkat disiplinnya masyarakat sangat lemah apalagi kalau ke daerah. Kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut bahwa sikap masyarakat masih mengkhawatirkan. Aturan tetap aturan, tapi implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan walaupun dengan denda sekalipun," kata dia.

Pihaknya juga menilai, pelaksanaan pilkada serentak akan memecah konsentrasi daerah dalam mengatasi Covid-19.

Apalagi beberapa daerah anggarannya terfokus pada Covid-19 harus terbagi karena adanya pilkada.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

Nasional
Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Nasional
Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

Nasional
Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.