Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Kompas.com - 24/09/2020, 08:28 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) menyatakan tetap menolak pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 dengan salah satu alasannya keselamatan jiwa masyarakat.

Anggota DPD RI Eni Sumarni mengatakan, pihaknya konsisten sejak jauh-jauh hari meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Kami pahami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan perintah undang-undang (UU), tapi kami DPD RI yang diminta pertimbangan, memohon untuk ditunda karena ini lebih kepada keselamatan jiwa manusia," ujar Eni dalam diskusi bertajuk 'Pilkada: Ditunda atau Lanjut?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas secara daring, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi

Menurut Eni, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sebaiknya ditunda karena masih banyak solusi yang bisa dilakukan walau kepala daerah bersangkutan sudah habis masa jabatannya.

Belum adanya vaksin yang dapat menghalau virus corona penyebab Covid-19 serta tren Covid-19 yang semakin meningkat, menjadi alasan mengapa pilkada 2020 harus ditunda.

"Status Covid-19 sebagai bencana nasional dan nonalam sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 belum dicabut. Bahkan sudah ada solusi apabila pandemi ini belum mereda untuk lakukan beberapa alternatif," kata dia.

Eni mengatakan, kedisiplinan masyarakat yang masih rendah dalam menerapkan protokol kesehatan juga harus dipertimbangkan.

Baca juga: Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini yang mencapai 4.000 kasus per hari.

"Tingkat disiplinnya masyarakat sangat lemah apalagi kalau ke daerah. Kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut bahwa sikap masyarakat masih mengkhawatirkan. Aturan tetap aturan, tapi implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan walaupun dengan denda sekalipun," kata dia.

Pihaknya juga menilai, pelaksanaan pilkada serentak akan memecah konsentrasi daerah dalam mengatasi Covid-19.

Apalagi beberapa daerah anggarannya terfokus pada Covid-19 harus terbagi karena adanya pilkada.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X