Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Kompas.com - 24/09/2020, 08:45 WIB
Sejumlah pendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah Makassar melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar di Sulawesi Selatan, Jumat (4/9/2020). Konvoi para pendukung pasangan bakal calon kepala daerah di Makassar masih terjadi saat pendaftaran meski sudah ada imbauan dari menteri dalam negeri agar dalam proses pendaftaran tidak diperbolehkan adanya konvoi dan melibatkan pendukung setiap pasangan bakal calon guna menghindari kerumunan massa sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHESejumlah pendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah Makassar melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar di Sulawesi Selatan, Jumat (4/9/2020). Konvoi para pendukung pasangan bakal calon kepala daerah di Makassar masih terjadi saat pendaftaran meski sudah ada imbauan dari menteri dalam negeri agar dalam proses pendaftaran tidak diperbolehkan adanya konvoi dan melibatkan pendukung setiap pasangan bakal calon guna menghindari kerumunan massa sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melarang sejumlah kegiatan kampanye di Pilkada 2020.

Kegiatan kampanye yang dilarang yakni yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa seperti konser musik, pentas seni, rapat umum, perlombaan, hingga bazar.

Jika partai politik, pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye nekat menggelar kegiatan kampanye yang dilarang itu, ada sanksi yang bakal dikenakan.

Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 88C Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

Baca juga: Resmi, KPU Larang Konser Musik saat Kampanye Pilkada 2020

Kompas.com menerima salinan dokumen PKPU 13/2020 dari Plh Ketua KPU Ilham Saputra pada Kamis (24/9/2020).

Berikut bunyi Pasal 88C Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur soal sanksi bagi pelanggar:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau

b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

Baca juga: Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Adapun, kegiatan kampanye yang dilarang di Pilkada 2020 diatur dalam Pasal 88C Ayat (1) PKPU 13/2020. Berikut bunyinya:

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait 'Swab Test' Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Terkait "Swab Test" Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Nasional
Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Nasional
Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Nasional
PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

Nasional
UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

Nasional
Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X