Kompas.com - 23/09/2020, 11:05 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai, Pilkada Serentak 2020 baru bisa dilaksanakan apabila bangsa Indonesia terhindar dari masalah kesehatan dan ancaman kematian.

Hal tersebut ia katakan menanggapi sikap pemerintah, KPU dan DPR yang bersikeras melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19.

"Pilkada baru bisa kita laksanakan kalau masalah kesehatan dan terhindarnya anak-anak bangsa dari kematian benar-benar harus bisa dijamin," kata Anwar kepada Kompas.com, Selasa (22/9/2020).

"Dan terjamin aman dan tidak akan menimbulkan bencana dan malapetaka bagi mereka," ujar dia.

Baca juga: Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Ia melanjutkan, kalau pemerintah sudah bisa menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat maka Pilkada 2020 semestinya bisa dilakukan.

Namun, apabila kesehatan dan keselamatan masyarakat belum bisa terjamin, maka akan sangat berbahaya melaksanakan pilkada serentak.

"Kalau hal itu tidak bisa dilakukan dan pemerintah tetap kukuh untuk menyelenggarakannya maka hal itu jelas-jelas sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan amanat yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945," ujar dia.

Baca juga: Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat, pandemi Covid-19 di Tanah Air masih terkendali.

Hal itu menjadi salah satu alasan DPR dan pemerintah sepakat tetap melaksanan Pilkada 2020 pada 9 Desember.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsekuen dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Karena itu, Komisi II pun meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli mengatakan, revisi PKPU diharapkan di antaranya mengatur secara spesifik soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.

Selain itu, mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: 3 Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung Ditemukan, 1 Masih Dicari

Kapolri: 3 Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung Ditemukan, 1 Masih Dicari

Nasional
Jokowi: Diperkirakan Awal 2023 Sudah Masuk Resesi Global

Jokowi: Diperkirakan Awal 2023 Sudah Masuk Resesi Global

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Naik, Diprediksi karena Pengaruh Usung Anies Jadi Capres

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Naik, Diprediksi karena Pengaruh Usung Anies Jadi Capres

Nasional
Polri: Jenazah Kru Helikpoter Jatuh di Bangka Belitung Aipda Joko M Ditemukan

Polri: Jenazah Kru Helikpoter Jatuh di Bangka Belitung Aipda Joko M Ditemukan

Nasional
Update Pencarian Helikopter Polri yang Jatuh di Bangka Belitung: 2 Jenazah Ditemukan

Update Pencarian Helikopter Polri yang Jatuh di Bangka Belitung: 2 Jenazah Ditemukan

Nasional
Hakim Minta 2 Jenderal Bawahan Ferdy Sambo Dihadirkan ke Sidang, Benny Ali dan Hendra Kurniawan

Hakim Minta 2 Jenderal Bawahan Ferdy Sambo Dihadirkan ke Sidang, Benny Ali dan Hendra Kurniawan

Nasional
Saat Jokowi Pidato di Depan Ribuan Relawan, Pramono Anung dan Hasto Pilih Ziarah ke Makam Bung Karno...

Saat Jokowi Pidato di Depan Ribuan Relawan, Pramono Anung dan Hasto Pilih Ziarah ke Makam Bung Karno...

Nasional
Kemenkes Minta Semua Bayi di Aceh Dapat Imunisasi Polio Lengkap

Kemenkes Minta Semua Bayi di Aceh Dapat Imunisasi Polio Lengkap

Nasional
Besok, Polri Akan Periksa Keluarga Ismail Bolong Terkait Kasus Dugaan Tambang Ilegal

Besok, Polri Akan Periksa Keluarga Ismail Bolong Terkait Kasus Dugaan Tambang Ilegal

Nasional
KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

Nasional
Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Nasional
Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Nasional
Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J

Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J

Nasional
Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Nasional
Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.