Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2020, 16:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan supaya konser musik saat kampanye Pilkada 2020 digelar secara virtual.

Sebab, apabila digelar secara langsung, dikhawatirkan kampanye justru menjadi media penularan virus corona.

Hal ini disampaikan merespons Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak berencana melarang gelaran konser musik selama kampanye pilkada tahun ini.

"PSI menyarankan KPU untuk mengadakan konser musik secara virtual," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

"Alasan kami simpel. Pandemi Covid-19 sepertinya belum selesai pada Desember nanti. Jangan sampai saat kampanye justru bermunculan klaster-klaster baru di seluruh daerah di Indonesia," lanjut dia.

Giring mengatakan, konser virtual menjadi alternatif yang paling masuk akal untuk digelar.

Sebab, dengan begitu maka konstituen, pasangan calon, tim produksi dan musisi akan terhindar dari risiko penularan Covid-19.

Para musisi pun bisa tetap berkarya di atas panggung dan mendapatkan penghasilan layaknya di musim kampanye normal.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Ditiadakan

Hal ini, kata Giring, juga sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan dalam setiap aktivitas.

"Toh, konser virtual juga tetap bisa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye," ucap Giring.

Giring mencontohkan, jika sampai 9 Desember nanti akan ada tiga kali konser virtual yang dilakukan oleh dua paslon di 270 daerah, maka, ada 1.620 konser.

Hal ini dinilai efektif sebagai sarana kampanye, sekaligus aman bagi semua pihak yang terlibat.

Giring menambahkan, sejak awal partainya menolak gelaran Pilkada di tengah pandemi karena khawatir menjadi media penyebaran virus corona. Namun, keputusan politik telah diambil dan PSI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Oleh karena Pilkada 2020 tak ditunda, PSI menyarankan untuk meminimalkan format kampanye yang mengumpulkan banyak orang.

"Kami juga terus mengajak penyelenggara Pilkada untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dalam semua tahap demi keselamatan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Picu Kerumunan, Ganjar Tak Sepakat Konser Musik Kampanye Paslon Digelar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com