Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Kompas.com - 18/09/2020, 16:51 WIB
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha dalam konferensi pers virtual, Senin (24/8/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha dalam konferensi pers virtual, Senin (24/8/2020).

Giring mencontohkan, jika sampai 9 Desember nanti akan ada tiga kali konser virtual yang dilakukan oleh dua paslon di 270 daerah, maka, ada 1.620 konser.

Hal ini dinilai efektif sebagai sarana kampanye, sekaligus aman bagi semua pihak yang terlibat.

Giring menambahkan, sejak awal partainya menolak gelaran Pilkada di tengah pandemi karena khawatir menjadi media penyebaran virus corona. Namun, keputusan politik telah diambil dan PSI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Oleh karena Pilkada 2020 tak ditunda, PSI menyarankan untuk meminimalkan format kampanye yang mengumpulkan banyak orang.

"Kami juga terus mengajak penyelenggara Pilkada untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dalam semua tahap demi keselamatan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Picu Kerumunan, Ganjar Tak Sepakat Konser Musik Kampanye Paslon Digelar

Diberitakan, KPU tetap mengizinkan calon kepala daerah untuk menggelar konser pada saat masa kampanye Pilkada Serentak 2020. Sekali pun, saat ini seluruh wilayah Indonesia tengah dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu, karena undang-undangnya masih sama," kata anggota KPU I Dewa Kade Wiersa Raka Sandi seperti dilansir dari Antara, Rabu (16/9/2020).

Ketentuan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Meski demikian, ia mengatakan, ada sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan jika konser dilaksanakan.

Baca juga: Perppu Pilkada Jilid 2 Dibahas, Aturan soal Konser Musik akan Diubah

"Boleh konser, rapat umum, bazar dengan catatan menyesuaikan dengan regulasi protokol kesehatan dan tentu telah disepakati dalam rapat koordinasi stakeholder," ucap dia.

Selain itu, penyesuaian juga dilakukan dengan memperhatikan situasi pandemi di daerah masing-masing.

Dengan demikian, dapat diketahui model kampanye seperti apa yang mungkin dapat dilaksanakan di dalam situasi pandemi.

"Yang penting dalam pengambilan keputusan, di samping berdasarkan aturan, juga tidak ada pihak yang dirugikan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

Nasional
Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Nasional
Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.