Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Kompas.com - 18/09/2020, 16:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan supaya konser musik saat kampanye Pilkada 2020 digelar secara virtual.

Sebab, apabila digelar secara langsung, dikhawatirkan kampanye justru menjadi media penularan virus corona.

Hal ini disampaikan merespons Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak berencana melarang gelaran konser musik selama kampanye pilkada tahun ini.

"PSI menyarankan KPU untuk mengadakan konser musik secara virtual," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

"Alasan kami simpel. Pandemi Covid-19 sepertinya belum selesai pada Desember nanti. Jangan sampai saat kampanye justru bermunculan klaster-klaster baru di seluruh daerah di Indonesia," lanjut dia.

Giring mengatakan, konser virtual menjadi alternatif yang paling masuk akal untuk digelar.

Sebab, dengan begitu maka konstituen, pasangan calon, tim produksi dan musisi akan terhindar dari risiko penularan Covid-19.

Para musisi pun bisa tetap berkarya di atas panggung dan mendapatkan penghasilan layaknya di musim kampanye normal.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Ditiadakan

Hal ini, kata Giring, juga sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan dalam setiap aktivitas.

"Toh, konser virtual juga tetap bisa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye," ucap Giring.

Giring mencontohkan, jika sampai 9 Desember nanti akan ada tiga kali konser virtual yang dilakukan oleh dua paslon di 270 daerah, maka, ada 1.620 konser.

Hal ini dinilai efektif sebagai sarana kampanye, sekaligus aman bagi semua pihak yang terlibat.

Giring menambahkan, sejak awal partainya menolak gelaran Pilkada di tengah pandemi karena khawatir menjadi media penyebaran virus corona. Namun, keputusan politik telah diambil dan PSI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Oleh karena Pilkada 2020 tak ditunda, PSI menyarankan untuk meminimalkan format kampanye yang mengumpulkan banyak orang.

"Kami juga terus mengajak penyelenggara Pilkada untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dalam semua tahap demi keselamatan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Picu Kerumunan, Ganjar Tak Sepakat Konser Musik Kampanye Paslon Digelar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com