Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2020, 16:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan, pihaknya tak pernah memberi izin keramaian masa pendaftaran peserta Pilkada 2020.

Oleh karenanya, kata Ilham, munculnya kerumunan massa saat pendaftaran Pilkada kemarin bukan menjadi kewenangan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Termasuk, keramaian yang terjadi di sejumlah daerah seperti konser deklarasi paslon di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

"Di Surabaya, di Pohuwato Gorontalo sana orang konser, joget-joget dan sebagainya. Itu bukan kewenangan KPU dan Bawaslu," kata Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (18/9/2020).

"Siapa yang memberi izin itu? Memberi izin keramaian itu bukan KPU dan Bawaslu," tuturnya.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Usul Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret dari Pilkada

Meski tak menyebut lebih lanjut mengenai kewenangan pemberian izin keramaian saat pendaftaran peserta Pilkada, kata Ilham, pihaknya sebenarnya tak ingin menyalahkan siapapun.

"Walaupun kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa lah," ujarnya.

Ilham mengatakan, KPU sebenarnya telah mengatur supaya seluruh tahapan Pilkada digelar dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Misalnya, membatasi kerumunan massa, mengatur jaga jarak, hingga penggunaan alat pelindung diri selama tahapan.

Baca juga: Fakta Bakal Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin Positif Covid-19, Sempat Isolasi 10 Hari karena Corona

Aturan itu dituangkan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 yang diperbarui menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam.

Hanya saja, melihat banyaknya kerumunan massa yang terjadi saat pendaftaran peserta Pilkada kemarin, banyak orang yang tak peduli pada aturan itu.

Oleh karenanya, supaya Pilkada di tengah pandemi tak menjadi penularan virus, menurut Ilham, seluruh pihak harus disiplin pada protokol kesehatan.

Hal ini penting lantaran tahapan Pilkada masih panjang ke depannya.

"Jadi menjadi concern kita semua bersama terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang di masa pandemi seperti ini," kata dia.

Baca juga: Anggota KPU: Perppu Bisa Dorong Aturan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19

Diberitakan Kompas.com pada Senin (7/9/2020), muncul sebuah video menunjukkan konser musik yang dihadiri banyak orang ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Beberapa penonton terlihat tak mengenakan masker dan menjaga jarak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com