Formappi: Tudingan Arteria Dahlan ke Komnas HAM Berlebihan

Kompas.com - 16/09/2020, 15:19 WIB
Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020) Dok. Humas DPR Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai, tudingan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebutkan Komnas HAM genit dengan mulai mencampuri tugas-tugas DPR terlalu berlebihan.

Apalagi, menurut Lucius, pernyataan Arteria tersebut muncul karena rekomendasi Komnas HAM terkait pembahasan rancangan undang-undang di DPR.

"Kalau lembaga semacam Komnas HAM berupaya menyampaikan pandangan atau rekomendasi mereka atas pembahasan sebuah RUU di parlemen, mestinya itu baik-baik saja," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Saat Arteria Dahlan Adu Mulut dengan Ahmad Sahroni...

Lucius mengatakan, sudah sewajarnya dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, DPR terbuka terhadap usulan dan pandangan dari publik. Bahkan, rekomendasi dari Komnas HAM.

Menurut Lucius, seharusnya DPR tidak terganggu dengan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut karena sifatnya tidak mutlak sehingga menjadi pertimbangan DPR.

"Tetapi jika usulan atau rekomendasi seperti itu saja dianggap mengganggu konstitusionalitas, saya enggak habis pikir, sebenarnya siapa sih yang genit? Masa pendapat yang sifatnya usulan saja dianggap mengganggu konstitusionalitas? Ah ini sih DPR nya yang genit," ujarnya.

Lucius mengatakan, seharusnya DPR berterima kasih kepada Komnas HAM, jika rekomendasi yang disampaikan berisi aspirasi rakyat sehingga membantu meringankan pekerjaan DPR selaku wakil rakyat.

Selain itu, Lucius mengingatkan, Komnas HAM menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perundang-undangan, bukan atas perintah DPR.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, jangan sampai tudingan genit itu adalah bentuk intervensi DPR kepada Komnas HAM.

"Apalagi itu disampaikan saat pembahasan anggaran. DPR seperti sedang memprovokasi agar muncul respons Komnas HAM yang bisa dijadikan alasan atau pembenaran memotong jatah anggaran lembaga," ucapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Nasional
Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Nasional
Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X