Kemendagri Usul TPS Pilkada Dibangun di Tempat Terbuka

Kompas.com - 15/09/2020, 19:20 WIB
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020,  di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALKetua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembangunan tempat pemungutan suara ( TPS) Pilkada 2020 didirikan di tempat terbuka.

Untuk diketahui, sebelumnya Satgas Covid-19 mengingatkan masyarakat secara umum untuk tidak berada di ruangan yang sirkulasi udaranya buruk untuk menghindari penularan covid-19 melalui airborne.

"Kita harus menghindari tempat-tempat yang ber-AC," ujar Bahtiar dalam sebuah webinar, Selasa (15/9/2020).

Menurut Bahtiar, pemahaman terhadap Covid-19 dan faktor penyebabnya sangat penting.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan KPU Sediakan Bilik Khusus di Tiap TPS Saat Pilkada

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai protokol kesehatan.

Salah satunya, dengan menjaga jarak aman di TPS dengan memperluas area dan menambah bilik suara.

Selain itu, jumlah pemilih di TPS akan dikurangi, dari yang semula bisa mencapai 800 pemilih menjadi 400 pemilih.

Konsekuensinya, jumlah TPS perlu ditambah.

Baca juga: Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

"Kententuan UU, jumlah pemilih TPS sampai 800 pemilih, kalau kita kurangi setengahnya sampai 400 per TPS konsekuensinya jumlah TPS akan bertambah. Dan konsekuensinya akan terjadi penambahan anggaran untuk logistik," tuturnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X