DPR Gelar Paripurna Membahas APBN 2020-2021, Mayoritas Hadir Virtual

Kompas.com - 15/09/2020, 15:12 WIB
Suasana rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASuasana rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI, Selasa (15/9/2020), menggelar rapat paripurna dalam Masa Persidangan I Tahun 2020-2021, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"Berkenaan dengan pengumuman yang mulai 14 September 2020 kemudian ada pembatasan kehadiran secara fisik, maka pada hari ini kita melakukan protokol Covid-19 dengan cukup protokol Covid-19 yang ketat, yaitu paripurna kelima pada 15 September 2020 pada siang hari ini," kata Azis membuka rapat.

Baca juga: Komisi XI DPR Restui Anggaran Kemenkeu Rp 43,3 Triliun

Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di lokasi. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menghadiri rapat secara virtual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun hadir dalam rapat paripurna siang ini.

Berdasarkan daftar kehadiran, 299 dari 575 anggota dewan menghadiri rapat.

Sebanyak 43 orang hadir secara fisik, sementara 250 orang hadir secara virtual.

Sementara itu, 293 anggota dewan izin. Rapat paripurna pun dinyatakan kuorum.

Baca juga: Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp 149,81 Triliun

Rapat paripurna hari ini hanya memiliki agenda tunggal, yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.

Pembicaraan tingkat I sebelumnya telah dilakukan Badan Anggaran DPR.

"Dalam rangka penyampaikan laporan berdasarkan hasil proses pendapat mini yang telah dihasilkan di pembicaraan tingkat I," ujar Azis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X