Bawaslu: Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pilkada Jangan Hambat Hak Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 15/09/2020, 12:58 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin meminta penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 cermat dalam memperhatikan hak para penyandang disabilitas.

Afif menekankan, jangan sampai penerapan protokol kesehatan justru mempersulit akses penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.

"Jangan sampai hanya fokus kepada protokol kesehatan, tetapi justru pemenuhan hak pilih disabilitas jadi kurang diperhatikan," ujar Afif dalam diskusi daring yang digelar KoDe Inisiatif, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Bawaslu Kesulitan Awasi Keterlibatan Anak pada Kampanye Pilkada di Media Daring 

Ia mencontohkan, dari hasil simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 di salah satu tempat pemungutan suara (TPS), ditemukan kondisi kotak suara terlalu dekat dengan dinding.

Tujuannya agar kondisi TPS kondusif sesuai protokol kesehatan.

Namun, hal ini dinilai menyulitkan penyandang disabilitas.

Selain itu, dalam simulasi juga terpantau adanya penggunaan sarung tangan oleh pemilih. ternyata menghambat pemakaian template surat suara braille untuk penyandang disabilitas tunanetra.

Sarung tangan merupakan salah satu alat pelindung yang nantinya harus digunakan pemilih saat menggunakan hak suaranya.

Baca juga: Komnas Perempuan: Orang dengan Disabilitas Punya Hak Politik yang Sama

Sarung tangan sekali pakai itu disediakan oleh penyelenggara pilkada. Tujuannya untuk menghambat potensi transmisi Covid-19.

"Jadi pemenuhan protokol kesehatan ini jangan sampai menghilangkan hak penyandang disabilitas ya. Janganlah mempersulit akses bagi mereka," ucap Afif.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Nasional
Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Nasional
Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Nasional
Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X