Bawaslu Kesulitan Awasi Keterlibatan Anak pada Kampanye Pilkada di Media Daring

Kompas.com - 11/09/2020, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, Bawaslu menghadapi tantangan berat dalam mengawasi keterlibatan anak-anak pada kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. 

Menurut Abhan, kesulitan Bawaslu adalah mengawasi pelibatan anak dalam kampanye di konten media daring.

Karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19, salah satu dorongan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan kampanye para peserta adalah dengan memanfaatkan platform daring semaksimal mungkin.

"Didorong (kampanye) pertemuan daring tentu juga ada potensi terkait konten kampanye tidak ramah anak. Apalagi dunia maya sangat mudah dijangkau anak," ujar Abhan dalam acara penandatanganan surat edaran bersama (SEB) tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 yang ramah anak, di Kantor Kementerian PPPA, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Penyelenggara Pilkada Positif Covid-19, Bawaslu Sadar Masih Punya PR

Ia mengatakan, dalam kampanye konvensional, KPU juga telah membatasi peserta, yaitu maksimal 50 orang untuk pertemuan terbatas dan 100 orang dalam kampanye rapat umum.

Dengan demikian, penggunaan media daring pun akan lebih didorong lagi untuk menghindari kumpulan masa yang dapat menyebabkan penularan Covid-19.

"(Meski dibatasi) bukan berarti anak tidak bisa datang ke lapangan (hadiri) rapat umum tapi bisa juga mereka menerima konten-konten kampanye (di media daring) yang tak mendidik," kata dia.

Abhan pun mengakui pengawasan secara fisik lebih mudah dilakukan dibandingkan pengawasan kampanye yang dilakukan secara daring.

Apalagi, kata dia, anak-anak saat ini lebih familiar dengan gawai.

"Ini tantangan kami di Bawaslu yang fungsi dan tugasnya mengawasi tahapan pilkada ini," ucap dia.

Adapun SEB tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 yang ramah anak ditandatangani oleh KPU, Bawaslu, KPAI, dan Kementerian PPPA.

Baca juga: Kedua Paslon Dekat Kekuasaan, Pilkada Kabupaten Semarang Dinilai Rawan Pelanggaran

Penandatanganan tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kegiatan kampanye politik yang mungkin akan dimanfaatkan para peserta Pilkada 2020.

Pilkada 2020 sendiri akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan pun diundur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.