Pertaruhan Kredibilitas Dewas KPK dalam Sidang Etik Firli Bahuri...

Kompas.com - 15/09/2020, 07:53 WIB
Lima anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, Harjono, Tumpak Panggabean, Alberina Ho, dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DLima anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, Harjono, Tumpak Panggabean, Alberina Ho, dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak mendorong Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Firli dinilai telah melakukan pelanggaran etik saat menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan pribadinya.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri mulanya dijadwalkan pada Selasa (15/9/2020) hari ini, namun ditunda menjadi Rabu (23/9/2020) pekan depan.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, sanksi berat harus dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi para pimpinan KPK yang seharusnya memberi contoh baik bagi publik.

Baca juga: Putusan Dewas KPK dalam Kasus Etik Firli Dinilai Pertaruhkan Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

"Memang harus diberhentikan, harus diberhentikan sebagai (ketua) KPK dan juga sekaligus fugnsionaris KPK, supaya menjadi pelajaran dia bahwa lembaga antikorupsi itu harus orang-orang yang memang memberikan contoh yang baik," kata Azyumardi dalam sebuah diskusi, Senin (14/9/2020).

Azyumardi menilai gaya hidup mewah Firli dengan menggunakan helikopter merupakan sebuah pelanggaran berat dari sudut etika, moral, maupun kepatutan publik.

Ia berpendapat, dalih Firli yang menyebut helikopter itu digunakan pada masa cuti dan disewa menggunakan uang pribadinya, tidak serta merta membuat Firli lepas dari jerat etik.

Menurut Azyumardi, pimpinan KPK seharusnya menjadi simbol moral maupun keteladanan dengan tidak menunjukkan gaya hidup mewah tersebut.

"Kita enggak mungkin menyapu yang kotor kalau sapunya kotor, sapunya tidak menunjukkan kebersihannya," ujar Azyumardi.

Pertaruhan kredibilitas

Azyumardi mengatakan, putusan Dewan Pengawas KPK akan menjadi pertaruhan kredibilitas. Sebab seluruh anggota Dewan Pengawas KPK selama ini dinilai memiliki rekam jejak yang baik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X