Kompas.com - 14/09/2020, 19:57 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020). Dok. Humas KemensosRapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020).


KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) Hartono Laras menyampaikan, dalam usulan anggaran Kemensos, alokasi terbesar masih difokuskan kepada prioritas nasional dalam program perlindungan sosial.

Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020).

"Alokasi anggaran prioritas nasional dalam program perlindungan sosial mencapai Rp 91.005.985.946.000 atau 98,04 persen, selebihnya untuk dukungan manajemen," katanya.

Hartono mengatakan, jumlah anggaran tersebut tersebar di masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos.

Baca juga: Cek Data Penerima Bansos di Situs Kemensos, Ini yang Harus Disiapkan

"Masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan, alokasi dan penggunaan anggaran untuk merespon dampak Covid-19 dan penguatan program yang tertunda," kata Hartono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun program yang dimaksud, yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2021.

"Program BST tersebut tentunya disamping program kartu sembilan bahan pokok (sembako)," kata Hartono seperti dalam keterangan tertulisnya.

Kemudian, sambung Hartono, untuk Direktorat Jendral (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menambah cakupan komponennya.

Baca juga: Benarkah Peserta PKH yang Terima BST Rp 500.000 Diminta Mengembalikan? Ini Penjelasan Kemensos

"Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) akan memperkuat program Asistensi Rehsos di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani 5 klater sasaran dan sarana prasarana balai Rehsos," tuturnya.

Tak hanya itu, Hartono mengatakan, Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

"Termasuk juga Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) tahun 2021 yang akan melakukan program pembangunan gedung Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung," imbuhnya.

Pengelolaan DTKS

Hartono menyatakan, Kemensos juga memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Dalam pagu atau jumlah anggaran tertinggi 2021, dialokasikan Rp1.355.917.176.000 untuk Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) sebagai bagian penyempurnaan DTKS," tuturnya.

Selain itu, menurut Hartono, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin atau rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah.

“Presentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Hartono.

Hartono mengatakan, dengan kualitas DTKS yang baik, akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektifitas program.

Pagu anggaran untuk masing-masing UKE 1

Dalam RDP tersebut, Hartono juga menjelaskan, secara umum, usulan pagu anggaran untuk masing-masing UKE I, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.159.314.886.000, Inspektorat Jenderal Rp 43.408.503.000, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp 456.207.360.000.

"Kemudian, Dirjen Resos Rp1.517.485.787.000, Dirjen Limjamsos Rp30.993.505.300.000, Direktorat Jenderal PFM sebesar Rp57.256.152.505.000, dan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp391.515.950.000," paparnya.

Baca juga: Dapat Tambahan, Pagu Anggaran Ditjen Bina Marga Jadi Rp 53,96 Triliun

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ace Hasan Syadzili menyatakan, pihaknya menyetujui usulan anggaran tersebut.

“Saya juga berpesan, perencanaan dan penggunaan anggaran lebih fokus pada fungsi atau kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pesannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
TIPS, TRIK, DAN TUTORIAL
Ini Link Download Logo Hari Santri 2021 yang Sudah Dirilis
Ini Link Download Logo Hari Santri...
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.