BIN Bentuk Pasukan Khusus, Syarif Hasan: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kompas.com - 14/09/2020, 19:31 WIB
Ilustrasi pasukan khusus. ShutterstockIlustrasi pasukan khusus.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai, Badan Intelijen Negara tidak memiliki payung hukum untuk membentuk pasukan khusus.

Pembentukan pasukan khusus, imbuh dia, justru berpotensi menimbulkan polemik, lantaran kekuatan bersenjata selama ini menjadi ranah TNI dan Polri.

"Hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada klausul yang mengatur bahwa BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.

Baca juga: BIN Dinilai Tak Boleh Punya Pasukan Pemukul, Kecuali...

Oleh sebab itu, ruang lingkup pengamanan yang dilakukan BIN hanya sebatas pada fungsi intelijen, dan tidak memerlukan pasukan khusus yang menenteng senjata laras panjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah," ujarnya.

Ia pun menilai, langkah BIN membentuk pasukan khusus justru menjauhkannya dari ruhnya sebagai lembaga intelijen yang bekerja secara rahasia, alih-alih membangun intelijen kelas dunia.

Selain itu, ia meminta, agar BIN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga intelijen.

Politikus Partai Demokrat itu juga mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait pembentukan pasukan khusus tersebut. Mengingat, kinerja BIN yang berada di bawah presiden langsung sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 73/2020.

Baca juga: Saat BIN Pamerkan Pasukan Khusus Bernama Rajawali...

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo membagikan sebuah video berdurasi 38 detik yang menunjukkan parade militer pasukan khusus BIN, Rajawali.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Didesak Prioritaskan Revisi UU ITE Kendati Telah Keluarkan Pedoman Implementasi

Pemerintah Didesak Prioritaskan Revisi UU ITE Kendati Telah Keluarkan Pedoman Implementasi

Nasional
Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Pedoman UU ITE Berpeluang Bantu Masalah Implementasi, tapi Revisi UU ITE Harus Disegerakan

Nasional
UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

UPDATE: Tambah 20.574 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.053.995

Nasional
Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Nasional
Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Nasional
Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X