BIN Bentuk Pasukan Khusus, Syarif Hasan: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kompas.com - 14/09/2020, 19:31 WIB
Ilustrasi pasukan khusus. ShutterstockIlustrasi pasukan khusus.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai, Badan Intelijen Negara tidak memiliki payung hukum untuk membentuk pasukan khusus.

Pembentukan pasukan khusus, imbuh dia, justru berpotensi menimbulkan polemik, lantaran kekuatan bersenjata selama ini menjadi ranah TNI dan Polri.

"Hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada klausul yang mengatur bahwa BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.

Baca juga: BIN Dinilai Tak Boleh Punya Pasukan Pemukul, Kecuali...

Oleh sebab itu, ruang lingkup pengamanan yang dilakukan BIN hanya sebatas pada fungsi intelijen, dan tidak memerlukan pasukan khusus yang menenteng senjata laras panjang.

"BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah," ujarnya.

Ia pun menilai, langkah BIN membentuk pasukan khusus justru menjauhkannya dari ruhnya sebagai lembaga intelijen yang bekerja secara rahasia, alih-alih membangun intelijen kelas dunia.

Selain itu, ia meminta, agar BIN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga intelijen.

Politikus Partai Demokrat itu juga mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait pembentukan pasukan khusus tersebut. Mengingat, kinerja BIN yang berada di bawah presiden langsung sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 73/2020.

Baca juga: Saat BIN Pamerkan Pasukan Khusus Bernama Rajawali...

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo membagikan sebuah video berdurasi 38 detik yang menunjukkan parade militer pasukan khusus BIN, Rajawali.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Nasional
KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Nasional
Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Nasional
Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Nasional
Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Nasional
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Nasional
Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Nasional
Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X