Wakil Ketua KPK: Pandemi Covid-19 Momen Tekan Biaya Politik Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk menekan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah.

"Harapannya pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020 menemukan momen yang memanfaatkan Covid-19 ini bisa meminimalisir pembiayaan," kata Ghufron dalam konferensi pers, Jumat (11/9/2020).

Ghufron pun mendorong agar kegiatan kampanye yang selama ini digelar tatap muka dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) demi menekan biaya politk.

Baca juga: Nurul Ghufron: Kalau Proses Pilkada Benar, Separuh Perjuangan KPK Selesai

Menurut Ghufron, kegiatan kampanye yang digelar secara tatap muka selama ini memakan banyak biaya dan menyebabkan kecenderungan kepala daerah terpilih untuk melakukan korupsi.

"Kampanye dan macam-macam yang bersifat tatap muka itu faktanya telah melahirkan banyak biaya politik sehingga kemudaian ketika duduk maka yang terngiang di pemimpin-pemimpin yang terpilih salah satunya adalah untuk mengembalikan modal," kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron mengusulkan agar pemungutan suara dilakukan secara elektronik atau e-voting.

Di samping meminimalisasi penularan Covid-19, pemungutan suara secara e-voting juga dinilai dapat memimalisasi kecurangan.

"Dengan semakin pakai e-voting tentu semakin efisien, semakin efektif, kemudian kecurangan-kecurangan atas hasil penghitungan relatif akan tercegah," kata Ghufron.

Baca juga: Cegah Korupsi Selama Pilkada, KPK Rekomendasi Empat Hal Ini

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara Pilkada rencananya digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.