Nurul Ghufron: Kalau Proses Pilkada Benar, Separuh Perjuangan KPK Selesai

Kompas.com - 11/09/2020, 16:36 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap, rangkaian Pilkada 2020 dilaksanakan secara benar dan menghasilkan kepala daerah berintegritas.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, proses pilkada yang benar tersebut dapat mengurangi separuh beban kerja dalam memberantas korupsi.

"Kalau proses pilkada benar, maka separuh kegiatan dan perjuangan KPK untuk memberantas korupsi selesai," kata Ghufron dalam konferensi pers, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Cegah Korupsi Selama Pilkada, KPK Rekomendasi Empat Hal Ini

Ghufron menilai, pilkada merupakan pembersihan korupsi secara struktural dengan mendorong terpilihnya orang-orang berintegritas sebagai kepala daerah.

Menurut Ghufron, hal itu bisa terwujud apabila proses pilkada tersebut tidak dinodai oleh praktik politik uang dan biaya politik yang tinggi.

"Kalau sudah pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas, maka kami yakin bahkan kemudian proses penyelenggaraan pemerintah di daerah di tangan pemimpin-pemimpin daerah yang berintegritas itu akan bebas dari korupsi," ujar Ghufron.

Sebaliknya, kata Ghufron, pilkada yang penuh dengan politik uang dan memakan biaya tinggi justru akan menghasilkan kepala daerah yang memiliki kecenderungan berbuat korupsi.

Sebab, kepala daerah tersebut mesti memikirkan cara untuk mengembalikan uang yang sudah habis selama masa pilkada.

"Yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang kemudian ketika duduk berpikir untuk mengembalikan biayanya, pada saat memikirkan mengembalikan biayanya, pada saat itu dia sudah berpikir untuk melakukan korupsi," kata Ghufron.

Baca juga: Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye Pilkada dan Politik Praktis

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara Pilkada akan digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

Nasional
Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X