Partai Besutan Amien Rais Diyakini Tak Akan Dapat Efek Elektoral PAN

Kompas.com - 11/09/2020, 16:35 WIB
Mantan Ketua MPR Amien Rais usai melayat ke rumah duka BJ Habibie di Jalan Patra Kuningan XIII Blok L15/7 No.5, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMantan Ketua MPR Amien Rais usai melayat ke rumah duka BJ Habibie di Jalan Patra Kuningan XIII Blok L15/7 No.5, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi optimistis, partai baru besutan Amien Rais tidak akan mendapatkan efek elektoral yang cukup signifikan pada pemilu legislatif mendatang.

Sekali pun, partai tersebut nantinya akan menggunakan nama yang nyaris sama, yaitu 'PAN Reformasi'.

"Di dalam pemberitaan di media, Pak Amien Rais kemungkinan menamakan partai barunya dengan PAN Reformasi. Menurut saya kalau pun ada efek elektoral, getarannya sangat kecil alias non-signifikan," ucap Viva Yoga, Jumat (11/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, Amien sengaja menggunakan nama PAN karena berharap mendapatkan efek elektoral. Pasalnya, sejak Pemilu 1999 hingga 2019, partai berlambang matahari itu selalu berhasil lolos ke DPR.

Baca juga: Waketum PAN: Publik Akan Menilai Amien Rais Meninggalkan PAN...

Keyakinan bahwa partai besutan Amien tak akan mendapat efek elektoral, imbuh Viva, lantaran masyarakat tahu bahwa itu adalah partai baru yang memang sengaja ingin mendapatkan efek elektoral PAN.

Kondisi itu berbeda ketika Gerindra, Nasdem, Dan Hanura dibentuk. Ketiga partai tersebut seperti diketahui dipimpin oleh mantan politisi Golkar.

Namun, ketiganya tidak pernah berharap mengeruk efek elektoral Golkar.

"Mereka percaya diri atas partai politik baru yang didirikan itu," ucapnya.

Alasan berikutnya, kata Viva, membangun identitas partai pada saat ini membutuhkan perjuangan dan sumber daya yang besar.

Baca juga: Amien Rais Pastikan Bentuk Partai Baru, Semboyannya Lawan Kezaliman

Di tengah kondisi politik kontemporer, parpol harus berjuang membangun infrastruktur, menyiapkan pengurus dan kader militan, harus lolos sebagai peserta pemilu, serta harus lolos ambang batas parlemen yang setiap musim pemilu selalu naik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Karena pengurus dan kader PAN itu rasional dan berakal sehat, tentu akan mempertimbangkan hal tersebut dan tidak akan ikut dengan partai baru. Jika ada yang bergabung kemungkinan hanya kecil saja, tidak signifikan," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X