Keseragaman Kurikulum Pendidikan Masih Jadi Persoalan

Kompas.com - 06/09/2020, 17:03 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Sekolah Terapung atau Floating School Rahmat Hidayat mengatakan, sistem pendidikan terkait keseragaman kurikulum saat ini masih menjadi persoalan. Ia mencontohkan masalah pendidikan yang dialami oleh masyarakat di wilayah kepulauan.

Rahmat menuturkan, masyarakat belum mendapatkan materi pendidikan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Sekolah Inklusi, Jangan Ada Bullying di antara Kita...

“Di Kepulauan Spermonde (Sulawesi Selatan), ada 117 pulau, di perbatasan Sulawesi dan Kalimantan, faktanya banyak sekali masalah pendidikan yang sangat kompleks di daerah tersebut,” kata Rahmat dalam webinar yang digelar British Council bertajuk Gerakan Anak Muda Bagi Inklusi Sosial di Indonesia, Minggu (6/9/2020).

Menurut Rahmat, kurikulum yang diterapkan di sekolah masih seragam. Artinya kurikulum bagi siswa yang tinggal di wilayah perkotaan, tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang diterima siswa di wilayah kepulauan.

Padahal, kata Rahmat, anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan seharusnya diberikan materi yang berhubungan dengan kemaritiman.

Misalnya, materi tentang pengelolaan hasil laut, cara menangkap ikan tanpa merusak biota laut sampai soal kelestarian lingkungan.

Baca juga: Mensos Ajak Semua Kalangan Wujudkan Indonesia Inklusi

Ketidaksesuaian kurikulum ini pun membuat banyak anak-anak di wilayah kepulauan justru meninggalkan kampungnya setelah lulus sekolah menengah atas (SMA).

“Kurikulum yang kita pakai masih seragam sampai saat ini. One size fit all curriculum,” kata Rahmat.

“Padalah masyarakat Pulau ini mengelola laut yang begitu luas, banyak cara-cara penangkapan ikan yang merusak laut dan itu tidak ditekankan bagaimana generasi muda kita bisa lebih menjaga lingkungan,” ungkap Rahmat.

Baca juga: Kunjungi Sanggar Inklusi, Wakil Dubes Australia Dorong Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas

Oleh sebab itu, ia menginisiasi gerakan sosial di  dengan memberikan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada 2016 lalu, Rahmat bersama beberapa rekannya mendirikan sekolah nonformal di Makassar yang mengakomodasi materi belajar berbasis muatan lokal.

“Karena lagi-lagi, di sini belajar dengan menggunakan kurikulum perkotaan. Mereka memang tidak terakomodasi kepentingannya, kebutuhannya dari sisi kebijakan pemerintah,” ucap Rahmat.

"Sehingga, banyak dari mereka ketika mereka pun berhasil lulus SMA, banyak yang pergi meninggalkan pulaunya. Jadi tidak ada lagi yang peduli tentang keadaan pulaunya di masa depan,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X