Wapres Minta KPK Intensifkan Kerja Sama dengan KPK Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan kerja sama dengan agensi serupa dari negara lain.

Ia mengatakan, KPK bisa bekerja sama dengan KPK dari negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Malaysia, China, Brunei Darussalam, Australia, dan Saudi Arabia.

Tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga bisa bertukar pengalaman tentang pencegahan dan penanganan korupsi di masing-masing negara.

"Kerja sama ini tidak hanya untuk menangani kasus, akan tetapi menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Ma'ruf saat menutup acara aksi nasional pencegahan korupsi (ANPK) secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Pimpinan KPK: KPK Menangis Ketika Menangkap Pejabat Negara

Menurut Ma'ruf, kerja sama tersebut perlu dilakukan mengingat tindak pidana korupsi tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara.

Apalagi sudah banyak kasus orang-orang yang menjadi tersangka korupsi melarikan diri ke luar negeri. Termasuk juga menyimpan hasil korupsinya di luar negeri.

"Hal ini (kerja sama) penting dilakukan karena uang dan koruptor tidak mengenal batas teritorial," kata dia.

Ma'ruf juga berharap KPK dapat menjadi rumah bagi tim strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dengan berkolaborasi dalam melakukan aksi pencegahan korupsi.

Baca juga: Wapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan Korupsi

Adapun tim Stranas PK terdiri dari Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan kepala lembaga.

Ma'ruf berharap mereka lebih intensif memfasilitasi dan mendampingi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah melaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi sesuai kewenangan masing-masing.

Terlebih, data KPK Desember 2019 menunjukkan, masih terjadi 127 kasus korupsi di Tanah Air.

Tindak pidana tersebut berasal dari berbagai profesi, yang didominasi kepala daerah, pejabat struktural, dan swasta.