Wapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 26/08/2020, 15:36 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bersama pimpinan kementerian/lembaga menyusun dan mempersiapkan aksi pencegahan korupsi. Ma'ruf meminta aksi pencegahan itu secara lebih spesifik dan fokus menyasar sektor strategis.

"Saya mengharapkan agar pimpinan KPK bersama pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk segera menyusun dan mempersiapkan aksi-aksi pencegahan korupsi yang lebih spesifik, fokus, dan menyasar sektor-sektor yang lebih strategis," ujar Ma'ruf saat menutup acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Wapres Minta Sistem Pencegahan Harus Mampu Tutup Celah Korupsi

Pihaknya juga meminta tim strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) lebih intensif memfasilitasi dan mendampingi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah melaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi.

Adapun Tim Stranas PK terdiri dari Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan kepala lembaga.

Ia juga berharap KPK dapat menjadi rumah bagi Stranas KPK dan mengikat kolaborasi serta kerja sama yang kuat dalam pencegahan korupsi.

Termasuk juga mengintensifkan kerja sama dengan agensi serupa dari negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Malaysia, China, Brunei Darussalam, Australia, dan Saudi Arabia.

"Kerja sama ini tidak hanya untuk menangani kasus, akan tetapi menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata dia. 

Baca juga: Wapres Minta Hakim dan DPS Tingkatkan Kompetensi di Bidang Ekonomi Syariah

Selain itu, Ma'ruf juga berharap keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat lainnya lebih ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi.

Termasuk perluasan kanal-kanal Stranas PK agar dipermudah bagi masyarakat yang ingin mengaksesnya.

"Sosialisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan korupsi harus semakin masif," tutur Ma'ruf.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X