Serangan Digital di Era Jokowi: Pelanggaran Hak Berpendapat dan Pembungkaman Kritik

Kompas.com - 22/08/2020, 08:07 WIB
Ilustrasi Peretasan Talking Biz NewsIlustrasi Peretasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus peretasan akun media sosial dan situs media massa dinilai menjadi preseden buruk dalam demokrasi di Indonesia. Upaya peretasan berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Bahkan, serangan digital dipandang sebagai bentuk pembungkaman kritik, karena dialami oleh pihak-pihak yang kerap menyampaikan informasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Salah satunya kasus dugaan peretasan yang dialami oleh ahli epidemiologi Universitas (UI) Pandu Riono. Akun Twitter Pandu @drpriono diduga diretas pada Rabu (19/8/2020) malam. Terdapat unggahan yang isinya dianggap menjatuhkan reputasi.

Setelah kejadian itu, sejumlah rekan Pandu mengabarkan jika akun Twitter-nya diduga diretas. Salah satunya disampaikan mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugraha, melalui akun Twitter-nya yang terverifikasi.

Baca juga: Akun Twitter Diduga Diretas, Ahli Epidemiologi: Seharusnya Ditangani Pemerintah

"Teman2, nampaknya akun @drpriono dibajak & digunakan utk menjatuhkan reputasi beliau," ungkapnya dalam cuitan pada Rabu malam. Yanuar pun meminta bantuan followers-nya untuk melaporkan peretasan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (21/8/2020), Pandu mengaku akun Twitter-nya belum kembali pulih pasca-peretasan.

"Belum dan masih dibantu oleh teman-teman," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (21/8/2020). "Langkahnya (setelah ini) hanya ingin bisa nge-tweet lagi," lanjutnya.

Pandu menegaskan, peretasan terhadap akun pribadinya tidak menyurutkan langkah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Jika tidak menggunakan media sosial, dia akan menyampaikan dengan cara lain.

"Saya tidak pernah berniat untuk berhenti untuk menyampaikan pada setiap kesempatan, baik dalam pertemuan ilmiah atau media sosial," kata Pandu.

Baca juga: Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Sementara itu, saat disinggung tentang pelaku peretasan, Pandu mengaku enggan melaporkannya kepada kepolisian. Meski seharusnya kasus peretasan itu ditangani oleh pemerintah.

"Tidak perlu dilaporkan. Seharusnya peretas itu ditangani pihak pemerintah," tegasnya.

Pandu mengatakan, saat ini ia ingin lebih fokus terhadap isu penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai belum berhasil.

Dia berharap masyarakat tidak terpancing dengan adanya pengalihan isu.

"Fokus pada isu penanganan pandemi yang belum berhasil. Jangan terpancing pengalihan isu dan isu lainnya," tuturnya.

Selama pandemi Covid-19, Pandu Riono memang dikenal aktif memberikan informasi seputar penyakit tersebut.

Selain di media sosial, Pandu juga kerap membagi informasi di media cetak, media online maupun televisi.

Tak hanya mengedukasi, pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini pun kerap menyampaikan kritik atas penanganan Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.