Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Kompas.com - 12/08/2020, 18:02 WIB
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( WP KPK) Yudi Purnomo memastikan, WP KPK tak akan bubar meskipun pegawai KPK berstatus sebagai aparatur sipil negara ( ASN).

Yudi menegaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mensyaratkan pembubaran WP KPK.

"Menjawab pertanyaan banyak pihak apakah dengan PP 41, WP KPK bubar, kami sampaikan tidak," kata Yudi, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: WP KPK: TGPF Independen Jadi Kunci Mengungkap Kasus Penyerangan Novel

"Bahwa tidak ada tertulis di PP tersebut bahwa WP KPK dibubarkan," lanjut dia.

Yudi menuturkan, konstitusi negara telah menjamin kebebasan berserikat bagi setiap warga negara.

Ia memastikan, WP KPK akan tetap ada sebagai wadah perjuangan dari pegawai KPK dan akan tetap melawan upaya pelemahan KPK.

"WP KPK tetap akan tetap bersuara kritis sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam menjaga KPK di dalam dari upaya pelemahan KPK termasuk masalah indepedensi pegawai KPK saat ini ketika berstatus ASN," kata Yudi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: WP KPK Harap Majelis Hakim Kasus Novel Baswedan Beri Vonis Adil

Sejumlah pihak khawatir perubahan status pegawai tersebut bakal mengikis nilai-nilai independensi KPK.

Namun, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjamin perubahan status pegawai KPK yang diikuti dengan perubahan sistem penggajian tersebut tidak akan mengubah independensi KPK.

"Menyatakan sistem penggajian KPK setelah beralih menjadi ASN berdasarkan PP 41/2020 akan menggerus independensi Pegawai KPK adalah mengecilkan independensi Pegawai KPK hanya karena gaji," kata Ghufron, Selasa (11/8/2020).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X