Wahyu Setiawan Mengaku Kooperatif dan Tak Nikmati Uang

Kompas.com - 10/08/2020, 19:47 WIB
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020). KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATTersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020). KPK memeriksa Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengaku telah kooperatif dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang menjeratnya.

"Dalam menjalani proses hukum ini, saya bersikap sangat kooperatif, mulai dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan ini saya berupaya menyampaikan fakta berdasarkan data serta informasi secara jujur dan terbuka," kata Wahyu dalam surat salinan pledoi yang diterima Kompas.com, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Bacakan Pledoi, Wahyu Setiawan Akui Terima 15.000 Dolar Singapura dan Rp 500 Juta

Dalam pledoinya itu, Wahyu mengaku bersalah menerima uang 15.000 dollar Singapura dari eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina dan Rp 500 juta dari Sekretaris KPU Papua Barat Thamrin Payapi.

Namun, uang tersebut telah ia kembalikan secara sukarela kepada negara melalui KPK pada tahap penyidikan.

"Saya tidak menikmati uang yang saya terima karena seluruh uang sudah saya kembalikan kepada negara melalui rekening penampungan KPK," ujar Wahyu.

Ia juga menegaskan tidak pernah menerima uang 38.350 dollar Singapura dari Agustiani karena uang tersebut masih berada dalam penguasaan Agustiani.

Wahyu berpendapat, tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan, dan pencabutan hak politik selama 4 tahun sangat berat dan tidak adil baginya.

Baca juga: Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Ia pun menilai tuduhan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menyebutnya telah mengkianati kedaulatan rakyat sebagai tuduhan yang tidak benar dan sangat kejam.

"Atas kesalahan yang saya lakukan saya mengakui dan bertanggung jawab secara moral dan hukum. Tetapi atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar saya berkewajiban membela diri berdasarkan fakta sebenarnya," kata Wahyu.

Ia berharap majelis hakim yang menangani perkaranya dapat menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X