Jika Anita Kolopaking dan Jaksa Pinangki Mau Kerja Sama, LPSK Siap Beri Perlindungan

Kompas.com - 07/08/2020, 10:10 WIB
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur KOMPAS.com/Ryana AryaditaKetua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberi perlindungan apabila Anita Kolopaking dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersedia menjadi justice collaborator atau whistleblower terkait polemik Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Justice collaborator atau whistleblower adalah pihak yang bersedia bekerja sama dengan aparat hukum untuk mengungkap kasus.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara LPSK dan Komisi Kejaksaan di kantor LPSK, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

"LPSK dan Komisi Kejaksaan RI mendukung penuh aparat penegak hukum untuk membongkar kasus Djoko Tjandra, kami meyakini Anita dan Pinangki bisa menjadi pintu masuk pengusutan kasus tersebut," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo melalui keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Diketahui, Jaksa Pinangki merupakan jaksa yang diduga pernah bertemu Djoko Tjandra pada saat masih buron.

Foto Pinangki bersama seseorang yang diduga Djoko Tjandra serta pengacaranya, Anita Kolopaking, sempat beredar di media sosial. Pertemuan itu diduga dilakukan di Malaysia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut anggota Komisi Kejaksaan Witono, peran LPSK memang sangat dibutuhkan.

Tak hanya terhadap Pinangki dan Anita, Witono menilai, seluruh saksi dalam kasus ini membutuhkan perlindungan agar kasus dapat terbongkar hingga jelas.

"Jika ingin kasus ini terbongkar secara terang, para saksi pasti membutuhkan perlindungan agar bisa memberikan keterangan tanpa rasa takut di hadapan aparat penegak hukum," tutur Witono.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Selain membahas kasus Djoko Tjandra, LPSK dan Komisi Kejaksaan juga membahas kerja sama antarkedua lembaga.

Kini, Pinangki telah dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Baca juga: Dimutasi Kapolri, AKBP Yogi Napitupulu Rupanya Suami Jaksa Pinangki

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Merasa Dirugikan Putusan DKPP, Komisioner KPU Ajukan Uji Materi

Merasa Dirugikan Putusan DKPP, Komisioner KPU Ajukan Uji Materi

Nasional
36 Pegawai KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Terpapar Covid-19

36 Pegawai KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Terpapar Covid-19

Nasional
Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Nasional
Perpres RANHAM Singgung Perubahan terhadap Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Perpres RANHAM Singgung Perubahan terhadap Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Nasional
IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

Nasional
Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Nasional
DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X