Tanggapi Khatib Aam, LP Ma'arif NU Tegaskan Belum Gabung POP Kemendikbud

Kompas.com - 07/08/2020, 09:29 WIB
Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Dok. KemendikbudProgram Organisasi Penggerak Kemendikbud
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Arifin Junaidi menegaskan, pihaknya tetap tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal ini ia katakan menanggapi ucapan Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mengatakan NU akan tetap bergabung dalam POP.

"Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komperehensif atas konsep POP Kemendikbud," kata Arifin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/8/2020).

Baca juga: NU Pertimbangkan Gabung Kembali ke POP Tahun Depan, tapi...

Terkait ucapan Yahya yang menyebut NU tetap berada dalam POP, Arifin mengaku tidak tahu menahu.

Ia pun menjelaskan, bahwa LP Ma'arif NU berada di bawah koordinasi Pengurus Tanfidziyah PBNU.

Oleh karena itu, lanjut dia, LP Ma'arif NU akan mengikuti dan mematuhi arahan dari Ketua Umum Tanfidziyah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"LP Ma'arif NU tetap pada sikapnya seperti dinyatakan dalam tiga poin," ujarnya.

Adapun tiga poin yang dimaksud adalah, pertama, permintaan kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Minta Maaf, NU Enggan Kembali Gabung POP

LP Ma'arif NU akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

Kedua, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif NU menyatakan tidak gabung dalam POP, tanpa menutup kemungkinan kerja sama program lain di luar POP.

Sedangkan yang ketiga, pada tahun ini LP Ma'arif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.

Namun, karena dilaksanakan secara mandiri, LP Ma'arif NU minta Kemendikbud untuk tidak mencatumkan LP Ma'arif NU dalam daftar penerima POP tahun ini.

Baca juga: Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Diberitakan sebelumnya, Khatib Am PBNU Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (6/8/2020) siang.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tentang polemik terkait POP.

Yahya menyampaikan keputusan NU tetap ikut serta dalam program yang diinisiasi oleh Kemendikbud itu.

"Ini silaturahim untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi," ujar Yahya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis malam.

"Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut," tutur dia.

Menurut Yahya, keputusan terkait POP diambil dalam rapat PBNU, Selasa, (4/8/2020) lalu, setelah ada klarifikasi mengenai dua hal.

Baca juga: Komisi X: Skema Pembiayaan Tambahan POP Bisa Jadi Solusi Libatkan Organisasi Penggerak Mandiri

Pertama, POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial.

Yahya mengatakan, Nadiem telah memberikan klarifikasi bahwa Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan.

"Yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. Pihak manapun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya," ucap Yahya.

"Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi," kata dia.

Baca juga: Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Kedua, pelaksanaan POP dimulai pada Januari 2021, sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.

"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah konkret sebagai jalan keluar dari kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita. Tentu tetap kritis terhadap kekurangan yang ada," ujar Yahya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Nasional
Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.