Komisi X: Skema Pembiayaan Tambahan POP Bisa Jadi Solusi Libatkan Organisasi Penggerak Mandiri

Kompas.com - 29/07/2020, 19:20 WIB
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, tambahan skema pembiayaan Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), dapat menjadi solusi untuk melibatkan organisasi penggerak mandiri.

Menurut Huda, akan lebih baik jika Kemendikbud melibatkan banyak pihak dalam menjalankan program POP. Sebab, program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru penggerak demi meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Baca juga: Komisi X Butuh Penjelasan Langsung Nadiem Makarim Terkait Polemik POP

“Tentu dengan tambahan dua skema yaitu pembiayaan mandiri dan pendampingan saya kira tidak ada masalah, kalau ini sebagai way out gitu ya,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

“Ini bagian dari jalan tengah saya kira, karena pada prinsipnya POP saya setuju melibatkan banyak pihak, banyak organisasi penggerak,” lanjut dia.

Huda menilai dengan skema pembiayaan tambahan ini, Kemendikbud dapat menempatkan organisasi penggerak mandiri untuk ikut terlibat dalam perbaikan pendidikan.

“Tanoto dan Sampoerna Foundation ditempatkan selayaknya sebagai organisasi penggerak yang memang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan ini (pembiayaan) sendiri saya kira ini policy yang terbaik ya,” ujar politisi PKB ini.

Baca juga: Minta Maaf, Nadiem Berharap Muhammadiyah, NU dan PGRI Kembali ke POP

Kendati demikian, DPR tetap akan memanggil Kemendikbud dalam rapat kerja untuk meminta penjelasan skema pembiayaan yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Sebab, kata Huda, dalam beberapa rapat Komisi X dengan Kemendikbud, skema yang dijelaskan hanya skema tunggal, yakni dari APBN.

“Selama ini, yang ada hanya skema tunggal yaitu semua full dibiayai oleh APBN, sejumlah Rp 595 miliar itu,” tutur dia.

“Itu yang kita pertanyakan kok ada skema baru, kalo way out bagus. Supaya Tanoto, Sampoerna foundation yang saya kira sudah lama juga mendedikasikan diri untuk pengembangan pendidikan tidak menjadi korban dari kebijakan yang menurut saya maping-nya belum clear,” ucap Huda.

Baca juga: Polemik POP, Nadiem Disarankan Silaturahim dengan Organisasi Penggerak

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X