NU Pertimbangkan Gabung Kembali ke POP Tahun Depan, tapi...

Kompas.com - 05/08/2020, 12:39 WIB
Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Dok. KemendikbudProgram Organisasi Penggerak Kemendikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama ( NU) Arifin Junaidi mengatakan, pihaknya enggan kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak ( POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud).

Ia mengatakan, LP Ma'arif NU baru mempertimbangkan untuk kembali bergabung apabila program tersebut ditunda dan dilaksanakan tahun depan.

"LP Ma'arif PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan," kata Arifin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2020).

"Apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini, maka LP Ma'arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung Dalam POP Kemendikbud," lanjut dia.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Minta Maaf, NU Enggan Kembali Gabung POP

Arifin mengatakan, LP Ma'arif NU sudah melakukan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.

Oleh karena itu, apabila POP dilaksanakan tahun ini, ia meminta LP Ma'arif NU tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima POP.

"Karena dilaksanakan secara mandiri, maka LP Ma'arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini," ujar dia.

Arif pun meminta Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP terlebih dahulu.

Baca juga: Ikuti POP Kemendikbud, Tanoto Foundation Sebut Tak Ajukan Dana ke Pemerintah

Sementara LP Ma'arif NU akan mempertimbangkan untuk bergabung di tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP yang dilakukan Kemendikbud.

"LP Ma'arif NU PBNU meminta Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan," kata Arifin.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X