Tanggapi Khatib Aam, LP Ma'arif NU Tegaskan Belum Gabung POP Kemendikbud

Hal ini ia katakan menanggapi ucapan Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mengatakan NU akan tetap bergabung dalam POP.

"Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komperehensif atas konsep POP Kemendikbud," kata Arifin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/8/2020).

Terkait ucapan Yahya yang menyebut NU tetap berada dalam POP, Arifin mengaku tidak tahu menahu.

Ia pun menjelaskan, bahwa LP Ma'arif NU berada di bawah koordinasi Pengurus Tanfidziyah PBNU.

Oleh karena itu, lanjut dia, LP Ma'arif NU akan mengikuti dan mematuhi arahan dari Ketua Umum Tanfidziyah.

"LP Ma'arif NU tetap pada sikapnya seperti dinyatakan dalam tiga poin," ujarnya.

Adapun tiga poin yang dimaksud adalah, pertama, permintaan kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan.

LP Ma'arif NU akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

Kedua, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif NU menyatakan tidak gabung dalam POP, tanpa menutup kemungkinan kerja sama program lain di luar POP.

Sedangkan yang ketiga, pada tahun ini LP Ma'arif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.

Namun, karena dilaksanakan secara mandiri, LP Ma'arif NU minta Kemendikbud untuk tidak mencatumkan LP Ma'arif NU dalam daftar penerima POP tahun ini.

Diberitakan sebelumnya, Khatib Am PBNU Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (6/8/2020) siang.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tentang polemik terkait POP.

Yahya menyampaikan keputusan NU tetap ikut serta dalam program yang diinisiasi oleh Kemendikbud itu.

"Ini silaturahim untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi," ujar Yahya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis malam.

"Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut," tutur dia.

Menurut Yahya, keputusan terkait POP diambil dalam rapat PBNU, Selasa, (4/8/2020) lalu, setelah ada klarifikasi mengenai dua hal.

Pertama, POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial.

Yahya mengatakan, Nadiem telah memberikan klarifikasi bahwa Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan.

"Yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. Pihak manapun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya," ucap Yahya.

"Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi," kata dia.

Kedua, pelaksanaan POP dimulai pada Januari 2021, sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.

"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah konkret sebagai jalan keluar dari kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita. Tentu tetap kritis terhadap kekurangan yang ada," ujar Yahya.