Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Kompas.com - 03/08/2020, 18:33 WIB
Ketua DPW PKB dan juga Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua DPW PKB dan juga Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) tidak efektif dilakukan dimasa pandemi Covid-19.

Sebab, perencanaan program didesain untuk kondisi normal.

“Maka ada opsi untuk di-hold, karena memang sejak dari awal skemanya skema normal, suasana normal, situasi normal,” ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/8/2020).

“Tapi kayaknya Mas Nadiem kekeuh ingin menjalankan, oke lah jalan tapi di mata saya cukup Rp 100 miliar, dibikin semacam play project dulu aja, karena hampir pasti enggak efektif,” lanjut dia.

Kemudian, Huda mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan POP pasti berubah dari rencana awal.

Baca juga: Komisi X: Skema Pembiayaan Tambahan POP Bisa Jadi Solusi Libatkan Organisasi Penggerak Mandiri

Sebab, kondisi saat ini tidak dimungkinkan melakukan tatap muka atau perkumpulan untuk kegiatan POP guna meningkatan kompetensi pengajar.

”Semangatnya meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah, itu pasti banyak metode POP yang harus tatap muka sebenarnya, jangan-jangan 70 persen tatap muka karena ini soal transfer habit baru, karaker baru dan seterusnya,” ungkap Huda.

Namun, kalau Kemendikbud tetap ingin melanjutkan POP, ia meminta anggaran yang dikeluarkan tidak seperti perencanaan diawal.

“POP itu didesain dalam masa normal Rp 595 miliar, nah dalam posisi sekarang pandemi itu hampir pasti item-item kegiatan pasti berubah, yang tadinya tatap muka, menggunakan fasilitas penginapan, kan sekarang enggak bisa, proses metodenya juga pasti dirubah (online).” kata Politisi PKB ini.

Baca juga: Komisi X Butuh Penjelasan Langsung Nadiem Makarim Terkait Polemik POP

“Bayangan saya itu pasti banyak item cost yang otomatis ter-delete dengan sendirinya,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Komisi X mendorong Kemendikbud menyisir ulang POP.

Hal itu, kata Huda, akibat kondisi saat perencanaan dengan kondisi penerapan berbeda.

“Saya kira pandemi ini posisinya harus diposisikan sangat genting, extraordinary, termasuk kita mendorong kemendikbud untuk penyisiran ulang terhadap berbagai kegiatan termasuk didalamnya adalah POP,” kata Huda.

“Artinya cukup rasional saat kita mengalami pandemi Covid-19 dilakukan rasionalisasi, itu sangat objektif, bahkan hukumnya wajib dirasionalisasi karena awalnya desainnya normal, dan sekarang darurat, itu wajib dikoreksi,” tutur dia



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X