3 Peraturan KPU soal Pilkada Direvisi, Disesuaikan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 07/08/2020, 09:28 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap memimpin pertemuan dengan Mendagri di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap memimpin pertemuan dengan Mendagri di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tengah merevisi tiga Peraturan KPU ( PKPU) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, yakni PKPU Kampanye, Dana Kampanye, dan PKPU Pencalonan.

Ketiganya direvisi untuk disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dalam waktu dekat draf PKPU yang sudah disusun akan dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI.

Baca juga: 2 Partai Resmi Mengusung Yesi dan Adly Fairuz di Pilkada Karawang

"Kami sudah kirim surat ke DPR, pemerintah, untuk dijadwalkan rapat konsultasi terhadap tiga Peraturan KPU tentang kampanye, dana kampanye, dan pencalonan karena ada beberapa protokol di situ yang akan kami sempurnakan," kata Arief dalam sebuah diskusi daring, Kamis (7/8/2020).

Dari tiga draf PKPU yang akan dikonsultasikan, Arief menyebut bahwa PKPU Pencalonan menjadi sangat urgen.

Sebab, tahapan pendaftaran calon kepala daerah akan segera dilaksanakan, yakni pada 4-6 September 2020.

Baca juga: KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

"Setelah (PKPU) Pencalonan baru Dana Kampnye, nanti ada PKPU berikutnya yang akan kita sampaikan dalam rapat konsultasi tahap berikutnya," ucap Arief.

Melalui revisi PKPU pencalonan, KPU akan mengatur mekanisme pendaftaran calon kepala daerah yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal yang sama juga akan diatur di revisi PKPU Kampanye. Misalnya, membatasi massa dalam kampanye rapat umum atau kampanye akbar, pembatasan massa dalam debat publik, dan lainnya.

Sebagaimana prosedur yang berlaku, Draf PKPU tersebut dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah untuk mendapat masukan dari banyak pihak.

Baca juga: PSI Ditawari Rp 1 Miliar untuk Dukung Pasangan Ini di Pilkada Solo, Bukan Gibran-Teguh

"Kami masih simulasikan, kumpulkan banyak data, informasi, masukan dari banyak pihak apa yang harus disempurnakan," kata Arief.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X