SOROT POLITIK

Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Kompas.com - 30/07/2020, 08:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

"Sedangkan skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan diputuskan sebesar 60 persen dari kredit," sambungnya.

Sebagai informasi, untuk sektor-sektor prioritas, porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Baca juga: DPR Sebut Penempatan Dana PEN di Bank Daerah Selamatkan Ekonomi

Sektor tersebut antara lain pariwisata seperti hotel dan restoran, industri otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, industri elektronik, industri kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.

Selain sektor itu, Airlangga mengatakan, sektor prioritas lain yang mendapat adalah yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, industri padat karya atau memiliki dampak multiplier  atau ganda tinggi, dan sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk masa depan.

Airlangga menjelaskan, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp1 triliun.

Menurut dia, skema penjaminan tersebut direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

Baca juga: Ini Lima Program Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

" Penjaminan itu juga diberikan lewat sejumlah perbankan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya," kata dia.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada 15 perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah ini.

Bank tersebut antara lain PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Development Bank of Singapore (DBS) Indonesia, PT Bank Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Indonesia.

Baca juga: Kemenkop UKM: Penyerapan Dana PEN UMKM Sudah Mencapai Rp 11,84 Triliun

"Termasuk juga PT Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Resona Perdania Tbk, Standard Chartered Bank, PT United Overseas Bank (UOB) Indonesia serta PT Bank Mandiri Persero Tbk," jelasnya.

Lalu PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk, Bank Daerah Khusus Ibu kota (DKI), dan Bank Mitsubishi UFJ Ginko (MUFG) Limited (Ltd).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X