[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Penjelasan BIN Soal Permintaan ICW

Kompas.com - 30/07/2020, 07:00 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan adanya penambahan 2.381 kasus baru Covid-19 di Tanah Air dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut mengakibatkan akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 104.432 orang sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.

Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) angkat bicara soal permintaan Indonesia Corruption Watch kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi dan mencopot Kepala BIN Budi Gunawan.

ICW berpandangan bahwa Budi Gunawan telah gagal dalam mendeteksi keberadaan buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.

Namun, di sisi lain, BIN berdalih bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk menangkap koruptor.

Berikut berita yang banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Penambahan 2.381 kasus positif Covid-19

Penambahan kasus tersebut diketahui setelah pemerintah memeriksa 30.261 spesimen dari 17.859 orang yang diambil sampelnya.

Adapun jumlah spesimen yang berhasil diperiksa kemarin merupakan rekor tertinggi sejauh ini.

Total, saat ini sudah 1.447.582 spesimen yang diperiksa dari 841.027 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan lebih dari satu kali.

Sementara itu, berdasarkan data yang sama juga diketahui terdapat penambahan 1.599 pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh.

Sejauh ini, total pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 62.138 orang.

Adapun, 74 pasien Covid-19 juga dilaporkan tutup usia dalam sehari.

Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 ada 4.975 orang.

Selengkapnya di sini

2. Penjelasan BIN soal desakan ICW

Menurut Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto, dalam menjalankan operasinya BIN selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Sesuai Pasal 10, BIN bertugas sebagai alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri.

Berdasarkan undang-undang tersebut, ia menyadari bahwa BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri.

BIN juga memiliki perwakilan di luar negeri, termasuk dalam upaya mengejar koruptor.

Kendati demikian, kata Wawan, tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Untuk itu, dilakukan upaya lain bila buron kabur ke negara-negata tersebut.

Selengkapnya di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Nasional
Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Nasional
Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Nasional
RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

Nasional
RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

Nasional
Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Nasional
Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Nasional
RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

Nasional
Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Nasional
Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Nasional
Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Nasional
RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 Tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 Tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Nasional
RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

Nasional
Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.