Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orangtua yang Malu Jadi Kendala Utama Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Kompas.com - 29/07/2020, 10:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengungkapkan kendala utama dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di Tanah Air.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Kementerian PPPA Usman Basuni mengatakan, kendala utama itu adalah orangtua yang merasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus.

Hal itulah, kata dia, yang membuat pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus selama 10 tahun terakhir tak mudah.

"Dari 10 orangtua anak berkebutuhan khusus, hanya tiga yang tidak malu dengan kondisi anaknya berkebutuhan khusus," ujar Usman dalam webinar koordinasi perlindungan anak penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Kementerian PPPA Akan Buat Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak

Usman mengatakan, dari analogi jumlah itu pula hanya ada tiga anak berkebutuhan khusus yang bisa diakses pemerintah. Itu pun mereka terkelompok di delapan kota besar di Indonesia.

Setiap tahun, kata dia, Kementerian PPPA melakukan promosi secara terus-menerus agar tidak ada lagi orangtua yang merasa malu.

Namun, hal tersebut pun tetap tidak mudah dilakukan.

"Kendala terbesar lingkungan anak berkebutuhan khusus ada di keluarganya. Sulit mencari jalan keluar karena rasa malu sifatnya agak pribadi," kata Usman.

Ia mengatakan, ditutupinya kondisi anak berkebutuhan khusus oleh orangtua mereka itu membuat mereka tidak punya akses.

Baca juga: Kementerian PPPA: Pemda Wajib Membangun Kabupaten dan Kota Layak Anak

Terutama adalah akses pendidikan maupun informasi-informasi yang seharusnya mereka dapatkan.

Oleh karena itu, ia pun berharap dapat segera muncul rumusan untuk dapat melindungi anak berkebutuhan khusus.

"Kalau orangtua rasa malunya menurun, baru anak-anak berkebutuhan khusus perlindungannya bisa kita setting supaya hak-hak anaknya terpenuhi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com