Kompas.com - 28/07/2020, 17:09 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla saat mengunjungi kantor redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Senin (21/10/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla saat mengunjungi kantor redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Senin (21/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebut bahwa seseorang menjadi pemimpin bukan karena terlahir demikian, melainkan karena dibentuk.

Hal ini Kalla sampaikan ketika bercerita tentang perjalanannya karirnya. Kalla mengisahkan bahwa sebelum menjadi Wakil Presiden, dirinya meniti karir dari dasar.

"Pemimpin memang tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Jadi seperti saya dalam hidup saya memang teratur sebenarnya dari bawah," kata Kalla dalam sebuah diskusi daring yang digelar Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Mendagri: Pilih Pemimpin yang Bisa Menangani Covid-19

Di bidang bisnis, Kalla memulai karir dengan bekerja di perusahaan Sang Ayah selepas menuntaskan pendidikan.

Setelah beberapa lama bekerja, Kalla dipercaya menjadi direktur. Lalu, ia menjadi direktur utama pasca ayahnya mengundurkan diri.

Terhitung kurang lebih 30 tahun, Kalla tak lagi menjadi direktur utama, melainkan komisaris. Perusahaan peninggalan ayah Kalla pun dikerjakan oleh adik dan anaknya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya jadi komisaris saja, saya mengawasi, yang kerja adik saya, anak saya. Kemudian berhenti," ujarnya.

Di bidang pemerintahan, Kalla mengawali karir sebagai anggota legislatif. Karir politik Kalla moncer di Partai Golkar, hingga dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu selama 2004 hingga 2009.

Baca juga: Megawati: Saya Selalu Mencari Calon Pemimpin yang Punya Fighting Spirit

Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kalla duduk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menginjak kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kalla naik pangkat sebagai Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan selama 2001 hingga 2004.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X