Jusuf Kalla: Pemimpin Tak Dilahirkan, tetapi Dibentuk...

Kompas.com - 28/07/2020, 17:09 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla saat mengunjungi kantor redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Senin (21/10/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla saat mengunjungi kantor redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Senin (21/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebut bahwa seseorang menjadi pemimpin bukan karena terlahir demikian, melainkan karena dibentuk.

Hal ini Kalla sampaikan ketika bercerita tentang perjalanannya karirnya. Kalla mengisahkan bahwa sebelum menjadi Wakil Presiden, dirinya meniti karir dari dasar.

" Pemimpin memang tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Jadi seperti saya dalam hidup saya memang teratur sebenarnya dari bawah," kata Kalla dalam sebuah diskusi daring yang digelar Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Mendagri: Pilih Pemimpin yang Bisa Menangani Covid-19

Di bidang bisnis, Kalla memulai karir dengan bekerja di perusahaan Sang Ayah selepas menuntaskan pendidikan.

Setelah beberapa lama bekerja, Kalla dipercaya menjadi direktur. Lalu, ia menjadi direktur utama pasca ayahnya mengundurkan diri.

Terhitung kurang lebih 30 tahun, Kalla tak lagi menjadi direktur utama, melainkan komisaris. Perusahaan peninggalan ayah Kalla pun dikerjakan oleh adik dan anaknya.

"Saya jadi komisaris saja, saya mengawasi, yang kerja adik saya, anak saya. Kemudian berhenti," ujarnya.

Di bidang pemerintahan, Kalla mengawali karir sebagai anggota legislatif. Karir politik Kalla moncer di Partai Golkar, hingga dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu selama 2004 hingga 2009.

Baca juga: Megawati: Saya Selalu Mencari Calon Pemimpin yang Punya Fighting Spirit

Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kalla duduk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menginjak kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kalla naik pangkat sebagai Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan selama 2001 hingga 2004.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Nasional
PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Nasional
Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Nasional
Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Nasional
Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Nasional
Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Nasional
Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X