Kompas.com - 28/07/2020, 16:33 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, telah mencapai lebih dari 60 persen meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang memaksa kegiatan bekerja dari rumah.

"Alhamdulillah, di tengah pandemi Covid-19 ini seluruh K/L (kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah per Juli ini sudah mencapai di atas 60 persen," kata Tjahjo dalam web seminar tentang "Urgensi Pembubaran 18 Lembaga" yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, Selasa (28/7/2020).

Hal itu, menurut dia, menunjukkan perkembangan yang baik untuk mencapai cita-cita reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat.

Baca juga: Ruwetnya Birokrasi Keuangan Negara untuk Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Dengan demikian, Tjahjo optimistis target penyederhanaan birokrasi dan transformasi pola pikir aparatur sipil negara (ASN) dari struktural ke fungsional tersebut akan bisa dicapai pada akhir 2020.

"Mudah-mudahan target mengubah pola pikir struktural ke fungsional ini akan bisa selesai pada Desember 2020.

Menurut dia, peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020-2024 mengutamakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik sumber daya yang ada.

"Skala prioritas pembangunan lima tahunan yang menyangkut reformasi birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional," kata Tjahjo. 

Selain penyederhanaan eselon di instansi pemerintahan, upaya reformasi birokrasi juga dilakukan Kementerian PANRB dengan merekomendasikan 96 lembaga untuk dibubarkan, menyusul 23 lembaga yang sudah dibubarkan dalam kurun waktu 2015-2017.

"Kementerian PANRB pada era 2015-2017 itu sudah memangkas hampir 23 lembaga dan badan yang ada; dan sekarang masih ada 96 badan, komisi maupun lembaga-lembaga termasuk komite-komite yang ada," ujar dia. 

Baca juga: Kemenpan RB dan Setneg Susun Aturan Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Rekomendasi pembubaran terhadap puluhan lembaga tersebut saat ini terus dibahas oleh Kementerian PANRB bersama Sekretariat Negara, termasuk melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.