Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem: Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi

Kompas.com - 28/07/2020, 16:53 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi hadirnya sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang memiliki kekerabatan dengan pejabat partai atau publik tertentu.

Titi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar serius mengeksplorasi visi misi dan kapasitas para paslon, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kandidat.

"KPU betul-betul menekankan kemampuan pengelolaan pilkada kompetisi yang bisa meksplorasi visi misi program yang dibawa oleh kandidatnya. Jangan lagi visi misi program itu hanya sifatnya formalitas," kata Titi dalam diskusi forum legislasi bertema "UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik", Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri

"Sehingga walaupun dia bagian politik kekerabatan, publik itu bisa tahu, apa sih agenda yang dia bawa. Dia punya kapasitas atau tidak," imbuhnya.

Ia pun meminta KPU memberikan akses bagi masyarakat terhadap rekam jejak dan kompetensi paslon di daerah.

Titi menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

"Masyarakat itu bisa dapat akses seluas-luasnya soal informasi dan rekam jejak calon, sehingga dia tahu misalnya dia ini bertalian darah dan berkerabat dengan siapa," ujarnya.

Titi melanjutkan, Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini berbiaya sangat mahal. Pelaksanaannya pun rumit.

Karena itu, menurut dia, akan sangat mengecewakan jika calon yang dihadirkan hanya sekadar mengandalkan kekerabatan dengan orang tertentu.

Titi mengatakan, pilkada kali ini seharusnya menjadi medium bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang mumpuni menangani krisis. Titi pun berharap partai-partai politik tidak memaknai Pilkada 2020 secara pragmatis.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.