Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem: Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi

Kompas.com - 28/07/2020, 16:53 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi hadirnya sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang memiliki kekerabatan dengan pejabat partai atau publik tertentu.

Titi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar serius mengeksplorasi visi misi dan kapasitas para paslon, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kandidat.

"KPU betul-betul menekankan kemampuan pengelolaan pilkada kompetisi yang bisa meksplorasi visi misi program yang dibawa oleh kandidatnya. Jangan lagi visi misi program itu hanya sifatnya formalitas," kata Titi dalam diskusi forum legislasi bertema "UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik", Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri

"Sehingga walaupun dia bagian politik kekerabatan, publik itu bisa tahu, apa sih agenda yang dia bawa. Dia punya kapasitas atau tidak," imbuhnya.

Ia pun meminta KPU memberikan akses bagi masyarakat terhadap rekam jejak dan kompetensi paslon di daerah.

Titi menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

"Masyarakat itu bisa dapat akses seluas-luasnya soal informasi dan rekam jejak calon, sehingga dia tahu misalnya dia ini bertalian darah dan berkerabat dengan siapa," ujarnya.

Titi melanjutkan, Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini berbiaya sangat mahal. Pelaksanaannya pun rumit.

Karena itu, menurut dia, akan sangat mengecewakan jika calon yang dihadirkan hanya sekadar mengandalkan kekerabatan dengan orang tertentu.

Titi mengatakan, pilkada kali ini seharusnya menjadi medium bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang mumpuni menangani krisis. Titi pun berharap partai-partai politik tidak memaknai Pilkada 2020 secara pragmatis.

"Sayang sekali, sangat membebani negara kalau calon yang dihadirkan sudahlah politik kekerabatan, kapasitasnya tidak memadai untuk memimpin daerah di masa krisis, dan paling ironi kalau sampai kotak kosong," ujarnya.

Baca juga: 3 Partai Ini Usung Artis untuk Lawan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung

Mengenai isu dinasti politik di Pilkada 2020, PDI-P diketahui mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo.

Selain Gibran, PDI-P mengusung putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana di Pilkada Kediri.

Adapula Siti Nur Azizah Ma'ruf yang diusung Partai Demokrai dan PKS di Pilkada Tangerang Selatan. Nur Azizah merupakan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Nasional
Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Nasional
RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

Nasional
Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Nasional
Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Nasional
Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Nasional
Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Nasional
Periksa 9 Saksi, KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Stadion Mandala Krida

Periksa 9 Saksi, KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Stadion Mandala Krida

Nasional
Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

Nasional
Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Nasional
Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Nasional
UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X