Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem: Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi

Kompas.com - 28/07/2020, 16:53 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi hadirnya sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang memiliki kekerabatan dengan pejabat partai atau publik tertentu.

Titi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar serius mengeksplorasi visi misi dan kapasitas para paslon, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kandidat.

"KPU betul-betul menekankan kemampuan pengelolaan pilkada kompetisi yang bisa meksplorasi visi misi program yang dibawa oleh kandidatnya. Jangan lagi visi misi program itu hanya sifatnya formalitas," kata Titi dalam diskusi forum legislasi bertema "UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik", Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Jawab Tudingan Politik Dinasti, Ini Program Anak Pramono Anung di Kediri

"Sehingga walaupun dia bagian politik kekerabatan, publik itu bisa tahu, apa sih agenda yang dia bawa. Dia punya kapasitas atau tidak," imbuhnya.

Ia pun meminta KPU memberikan akses bagi masyarakat terhadap rekam jejak dan kompetensi paslon di daerah.

Titi menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

"Masyarakat itu bisa dapat akses seluas-luasnya soal informasi dan rekam jejak calon, sehingga dia tahu misalnya dia ini bertalian darah dan berkerabat dengan siapa," ujarnya.

Titi melanjutkan, Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini berbiaya sangat mahal. Pelaksanaannya pun rumit.

Karena itu, menurut dia, akan sangat mengecewakan jika calon yang dihadirkan hanya sekadar mengandalkan kekerabatan dengan orang tertentu.

Titi mengatakan, pilkada kali ini seharusnya menjadi medium bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang mumpuni menangani krisis. Titi pun berharap partai-partai politik tidak memaknai Pilkada 2020 secara pragmatis.

"Sayang sekali, sangat membebani negara kalau calon yang dihadirkan sudahlah politik kekerabatan, kapasitasnya tidak memadai untuk memimpin daerah di masa krisis, dan paling ironi kalau sampai kotak kosong," ujarnya.

Baca juga: 3 Partai Ini Usung Artis untuk Lawan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung

Mengenai isu dinasti politik di Pilkada 2020, PDI-P diketahui mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo.

Selain Gibran, PDI-P mengusung putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana di Pilkada Kediri.

Adapula Siti Nur Azizah Ma'ruf yang diusung Partai Demokrai dan PKS di Pilkada Tangerang Selatan. Nur Azizah merupakan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X