Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Seharusnya Jokowi Hambat Munculnya Dinasti Politik

Kompas.com - 28/07/2020, 15:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo mampu mencegah keluarganya maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Seperti diketahui, saat ini putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kandidat calon Wali Kota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan.

Menurut Pangi, hal itu harus dilakukan untuk menghindari munculnya dinasti politik.

Baca juga: Soal Dinasti Politik, PDI-P Nilai Terjadi di Hampir Seluruh Partai

"Jokowi harusnya hambat juga dinasti politik. Minta keluarganya untuk tidak maju dulu, menahan diri dulu untuk masuk ke politik ini," ujar Pangi kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Pangi mengatakan, untuk menghindari dinasti politik sebaiknya ada jeda selama lima tahun sejak Jokowi selesai menjabat, jika keluarga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ingin terjun ke politik praktis.

Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power bisa dihindari.

"Seharusnya ada jeda lima tahun (dari jabatan Jokowi), baru anak Jokowi bisa bertarung. Jadi tidak langsung nyambung dan supaya tidak ada terjadi potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan," kata Pangi.

Baca juga: Pengamat: Bisa Dikatakan, Jokowi Sedang Bangun Dinasti Politik...

Pangi menilai, saat ini Jokowi sedang membangun dinasti politiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, mengikuti penjaringan calon Wali Kota Tangerang Selatan.

"Dinasti politik sangat mengganggu kita saat ini. Harusnya lima tahun dulu, jauh dari kekuasaan dulu, baik anak maupun menantunya. Tapi sudah terlanjur," kata dia.

Baca juga: Tepis Isu Dinasti Politik, PDI-P: Gibran Berkompetisi di Internal Partai

Pangi juga menilai apa yang terjadi dengan keluarga Jokowi saat ini merupakan sejarah baru di Indonesia.

Sebab, Jokowi masih aktif sebagai Presiden, sedangkan keluarganya, mulai dari anak, menantu hingga iparnya, bertarung dalam Pilkada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com