Salin Artikel

Pengamat: Seharusnya Jokowi Hambat Munculnya Dinasti Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo mampu mencegah keluarganya maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Seperti diketahui, saat ini putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kandidat calon Wali Kota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan.

Menurut Pangi, hal itu harus dilakukan untuk menghindari munculnya dinasti politik.

"Jokowi harusnya hambat juga dinasti politik. Minta keluarganya untuk tidak maju dulu, menahan diri dulu untuk masuk ke politik ini," ujar Pangi kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Pangi mengatakan, untuk menghindari dinasti politik sebaiknya ada jeda selama lima tahun sejak Jokowi selesai menjabat, jika keluarga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ingin terjun ke politik praktis.

Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power bisa dihindari.

"Seharusnya ada jeda lima tahun (dari jabatan Jokowi), baru anak Jokowi bisa bertarung. Jadi tidak langsung nyambung dan supaya tidak ada terjadi potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan," kata Pangi.

Pangi menilai, saat ini Jokowi sedang membangun dinasti politiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, mengikuti penjaringan calon Wali Kota Tangerang Selatan.

"Dinasti politik sangat mengganggu kita saat ini. Harusnya lima tahun dulu, jauh dari kekuasaan dulu, baik anak maupun menantunya. Tapi sudah terlanjur," kata dia.

Pangi juga menilai apa yang terjadi dengan keluarga Jokowi saat ini merupakan sejarah baru di Indonesia.

Sebab, Jokowi masih aktif sebagai Presiden, sedangkan keluarganya, mulai dari anak, menantu hingga iparnya, bertarung dalam Pilkada 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/28/15361041/pengamat-seharusnya-jokowi-hambat-munculnya-dinasti-politik

Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke