Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Nagara Institute menemukan, kepala daerah di sejumlah wilayah masih terpapar dinasti politik. Dari lima provinsi yang paling banyak terpapar, Banten menempati urutan pertama.

Temuan ini diukur berdasarkan pemilihan kepala daerah dalam tiga periode terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Pilkada digelar di 541 wilayah meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

"Dibandingkan dengan jumlah wilayah pilkada per provinsi, maka Banten menempati posisi teratas dalam daftar lima besar dengan (presentase) 55,56 persen," kata Direktur Eksekutif Akbar Faizal saat acar rilis penelitian Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Akbar menjelaskan, seorang kepala daerah dikatakan terpapar dinasti politik jika ia memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Dari 514 wilayah yang meliputi 33 provinsi, 419 kabupaten, dan 89 kota, 80 wilayah (14,78 persen) terpapar dinasti politik.

Setelah Banten, wilayah paling banyak terpapar dinasti politik adalah Kalimantan Timur (36,36 persen), kemudian Jawa Timur (35,90 persen), Bali (30 persen), dan Sumatera Selatan (27,78 persen).

Menurut Akbar, setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan terjadinya dinasti politik.

Pertama, karena ada upaya untuk mewariskan kekuasaan dan modal pejabat sebelumnya.

Baca juga: Jokowi Jawab Kritikan soal Eksperimen Dinasti Politik Keluarganya

Kedua, dinasti politik terjadi karena beberapa anggota keluarga memiliki ambisi politik dan memberikan kemungkinan menguasai perpolitikan melalui keluarganya atau orang yang dekat dengan pejabat tersebut.

"Oligarki dalam politik, sebagaimana tercermin dalam menguatnya dinasti politik, telah merusak demomrasi kita," ujar Akbar.

Untuk diketahui, Nagara Institute adalah sebuah lembaga riset yang dipimpin oleh mantan anggota DPR dua periode, Akbar Faizal.

Dalam lembaga ini, Akbar Faizal menjabat sebagai Direktur Eksekutif.